Tampil di Majelis Umum PBB, Katib 'Aam PBNU Akan Bicara Soal HAM
Senin, 21 September 2020 - 21:12 WIB
Katib Aam PBNU, Yahya Cholil Staquf, dijadwalkan tampil di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly), Rabu (23/9/2020). Foto/SINDOnews/Ilustrasi
JAKARTA - Katib 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) , Yahya Cholil Staquf, dijadwalkan tampil di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations General Assembly), Rabu (23/9/2020) pukul 9.00 pagi waktu New York (EDT: Eastern Daylight Time), atau pukul 20.00 WIB.
(Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Justru Penting Cari Pemimpin yang Kuat Tangani Covid-19)
Yahya Staquf akan berbicara dalam panel tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Panelis lainnya adalah Mary Ann Glendon, seorang profesor emeritus bidang hukum dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan Hu Ping, seorang aktivis demokrasi asal China.
(Baca juga: Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19)
Untuk diketahui, pada 8 Juli 2019 lalu, Menteri Luar Negeri (Secretary of State) Amerika Serikat, Michael R. Pompeo, berisiatif membentuk Commission on Unalienable Rights (Komisi untuk Hak-hak [Manusia] Yang Tak Dapat Dibatalkan), beranggotakan sebelas orang dari kalangan intektual, filsuf dan agamawan Amerika.
Di antara mereka adalah Hamzah Yusuf Hanson, tokoh muslim pemilik Zaituna Foundation di Berkeley; David Tse-Chien Pan dari Universitas California; Rabbi Meir Soloveichik, seorang pemimpin Yahudi Ortodoks, dan lain-lain.
Komisi yang diketuai Mary Ann Glendon itu ditugasi untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Amerika Serikat dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait hak-hak asasi manusia, dengan didasarkan atas prinsip-prinsip dasar Amerika dan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948.
Pada tanggal 26 Agustus 2020, Komisi itu meluncurkan hasil kerja mereka dan telah diterjemahkan ke dalam tujuh bahasa. Panel di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa besok dimaksudkan untuk mendialogkan pandangan-pandangan Komisi tersebut dengan tradisi-tradisi yang berbeda, dalam hal ini dengan Islam (Nahdlatul Ulama) dan Konfusianisme.
Panel akan dibuka oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Kelly Craft, dan pidato kunci oleh Mike Pompeo sendiri. Panel yang dilangsungkan secara daring itu akan dipandu oleh Robert A. Destro, Asisten Sekretaris Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
"Saya akan memaparkan pandangan-pandangan dan wacana terkait Hak Asasi Manusia yang telah berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mulai dari teologi Ukhuwah Basyariyah yang dicetuskan oleh KH Achmad Siddiq pada 1984, 'Deklarasi Nahdlatul Ulama ISOMIL' 2016, 'Deklarasi Islam Untuk Kemanusiaan' 2017, 'Manifesto Nusantara' 2018, dan Hasil Bahtsul Masail Musyawarah nasional Alim-Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjar 2019 yang lalu,' kata Gus Yahya, sapaan akrab Katib 'Aam PBNU ini.
(Baca juga: Mendagri Sebut Pilkada Justru Penting Cari Pemimpin yang Kuat Tangani Covid-19)
Yahya Staquf akan berbicara dalam panel tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Panelis lainnya adalah Mary Ann Glendon, seorang profesor emeritus bidang hukum dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, dan Hu Ping, seorang aktivis demokrasi asal China.
(Baca juga: Muhammadiyah Minta Presiden Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19)
Untuk diketahui, pada 8 Juli 2019 lalu, Menteri Luar Negeri (Secretary of State) Amerika Serikat, Michael R. Pompeo, berisiatif membentuk Commission on Unalienable Rights (Komisi untuk Hak-hak [Manusia] Yang Tak Dapat Dibatalkan), beranggotakan sebelas orang dari kalangan intektual, filsuf dan agamawan Amerika.
Di antara mereka adalah Hamzah Yusuf Hanson, tokoh muslim pemilik Zaituna Foundation di Berkeley; David Tse-Chien Pan dari Universitas California; Rabbi Meir Soloveichik, seorang pemimpin Yahudi Ortodoks, dan lain-lain.
Komisi yang diketuai Mary Ann Glendon itu ditugasi untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Amerika Serikat dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait hak-hak asasi manusia, dengan didasarkan atas prinsip-prinsip dasar Amerika dan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948.
Pada tanggal 26 Agustus 2020, Komisi itu meluncurkan hasil kerja mereka dan telah diterjemahkan ke dalam tujuh bahasa. Panel di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa besok dimaksudkan untuk mendialogkan pandangan-pandangan Komisi tersebut dengan tradisi-tradisi yang berbeda, dalam hal ini dengan Islam (Nahdlatul Ulama) dan Konfusianisme.
Panel akan dibuka oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Kelly Craft, dan pidato kunci oleh Mike Pompeo sendiri. Panel yang dilangsungkan secara daring itu akan dipandu oleh Robert A. Destro, Asisten Sekretaris Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
"Saya akan memaparkan pandangan-pandangan dan wacana terkait Hak Asasi Manusia yang telah berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mulai dari teologi Ukhuwah Basyariyah yang dicetuskan oleh KH Achmad Siddiq pada 1984, 'Deklarasi Nahdlatul Ulama ISOMIL' 2016, 'Deklarasi Islam Untuk Kemanusiaan' 2017, 'Manifesto Nusantara' 2018, dan Hasil Bahtsul Masail Musyawarah nasional Alim-Ulama Nahdlatul Ulama di Kota Banjar 2019 yang lalu,' kata Gus Yahya, sapaan akrab Katib 'Aam PBNU ini.
(maf)
tulis komentar anda