Sikapi Gejolak Ekonomi, Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah

Minggu, 14 Juni 2026 - 18:46 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansya. Foto/Istimewa
JAKARTA - Menanggapi fenomena anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ), melemahnya nilai tukar rupiah , serta merangkak naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, Partai Perindo menyodorkan rekomendasi risalah kebijakan (policy brief) yang komprehensif kepada pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Langkah ini diambil sebagai bentuk kontribusi pemikiran yang konstruktif dan solutif dalam menghadapi situasi perekonomian nasional yang tengah berada di fase krusial.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang juga kerap disapa Kang Ferry, menjelaskan bahwa bauran kebijakan (policy mix) yang agresif, cepat, dan terukur mutlak diperlukan untuk membentengi ekonomi domestik dari efek domino krisis keuangan dan ketidakpastian geopolitik global. Dokumen risalah kebijakan yang disusun oleh Perindo merangkum sejumlah poin aksi taktis yang dapat segera dieksekusi oleh para pengambil kebijakan.



"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan ritme biasa atau menggunakan instrumen kebijakan konvensional di tengah situasi triple shock seperti ini. Perindo mendorong adanya integrasi bauran kebijakan yang solid antara otoritas moneter dan fiskal. Di satu sisi, BI harus mengoptimalkan intervensi di pasar valas dan mengevaluasi pergerakan suku bunga acuan secara taktis demi mengerem volatilitas rupiah," ujar Kang Ferry dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/6/2026)

Tiga Pilar Penyelamatan Jangka Pendek

Mantan Komisioner KPU RI ini menerangkan bahwa dalam policy brief tersebut, Perindo menekankan tiga pilar penyelamatan jangka pendek. Pertama, mendorong BI mempertebal likuiditas di pasar spot maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta menjaga stabilitas saham-saham perbankan berkapitalisasi besar (big banks) yang sempat tertekan akibat aksi jual bersih modal asing (net sell).

Baca Juga: Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS

Pilar kedua fokus pada perlindungan sektor riil dan masyarakat rentan. Perindo mendesak Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepat realokasi anggaran fiskal. Anggaran tersebut direkomendasikan untuk mempertebal bantalan jaring pengaman sosial (JPS) bidang pangan, guna meredam dampak lonjakan harga beras, minyak goreng, dan komoditas hortikultura di tingkat konsumen.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!