Terima Audiensi DPRD Malaka, BNPP Bahas Peluang Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
Jum'at, 12 Juni 2026 - 14:26 WIB
“Kami pernah mempelajari praktik zona perdagangan bebas di perbatasan negara lain. Secara konsep sangat memungkinkan diterapkan, namun harus diawali dengan perjanjian kerja sama antarnegara karena menyangkut wilayah netral dan kedaulatan,” katanya.
BNPP RI telah menyusun masterplan awal untuk kawasan perbatasan Motaain sebagai lokasi percontohan mengingat jalur tersebut merupakan salah satu yang paling ramai.
Dia menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan untuk mencegah praktik penyelundupan yang dapat merugikan negara. Optimalisasi peran aparat keamanan dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengembangan kawasan ekonomi perbatasan berjalan seiring dengan keamanan dan ketertiban wilayah.
Selain isu perdagangan bebas, audiensi tersebut turut membahas tindak lanjut program pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk dukungan pemerintah pusat terhadap perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang juga dialokasikan bagi Kabupaten Malaka.
Melalui audiensi ini, BNPP RI dan DPRD Kabupaten Malaka sepakat untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dalam mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan.
BNPP RI telah menyusun masterplan awal untuk kawasan perbatasan Motaain sebagai lokasi percontohan mengingat jalur tersebut merupakan salah satu yang paling ramai.
Dia menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan untuk mencegah praktik penyelundupan yang dapat merugikan negara. Optimalisasi peran aparat keamanan dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengembangan kawasan ekonomi perbatasan berjalan seiring dengan keamanan dan ketertiban wilayah.
Selain isu perdagangan bebas, audiensi tersebut turut membahas tindak lanjut program pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk dukungan pemerintah pusat terhadap perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang juga dialokasikan bagi Kabupaten Malaka.
Melalui audiensi ini, BNPP RI dan DPRD Kabupaten Malaka sepakat untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dalam mendorong pengembangan kawasan perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan.
(jon)
Lihat Juga :