Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Selasa, 09 Juni 2026 - 16:47 WIB
Yanni menilai revisi UU Pemilu merupakan momentum untuk memperkuat afirmasi politik bagi orang asli Papua. Regulasi nasional saat ini telah mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Perhatian yang sama perlu diberikan terhadap representasi orang asli Papua sebagai subjek utama Otonomi Khusus.
Dia berpandangan partai politik perlu didorong membuka ruang yang lebih luas bagi kader-kader orang asli Papua untuk tampil dalam kontestasi politik. Kehadiran mereka dalam lembaga legislatif akan menentukan arah kebijakan pembangunan Papua pada masa depan.
"Jika ada ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan, mengapa tidak dipertimbangkan pula adanya komposisi tertentu, misalnya 50 persen, bagi orang asli Papua dalam daftar calon legislatif di Papua," kata Yanni.
Dia mengingatkan bahwa Papua tidak memiliki partai politik lokal seperti Aceh. Kondisi tersebut membuat instrumen afirmasi melalui regulasi menjadi semakin penting. "Kalau semangat Otonomi Khusus ingin diwujudkan secara nyata, maka harus ada kebijakan yang menjamin keterlibatan orang asli Papua dalam proses politik," ujarnya.
Menurut Yanni, demokrasi Papua memerlukan pendekatan yang mampu menghadirkan rasa keadilan. Kebijakan yang sepenuhnya bertumpu pada perspektif nasional berisiko mengabaikan karakter sosial dan historis Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
Karena itu, dia mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilepaskan dari agenda besar perlindungan hak-hak orang asli Papua. Yanni juga mengangkat gagasan mengenai pentingnya memperkuat kepemimpinan yang bertumpu pada tujuh wilayah adat Papua.
Dia berpandangan partai politik perlu didorong membuka ruang yang lebih luas bagi kader-kader orang asli Papua untuk tampil dalam kontestasi politik. Kehadiran mereka dalam lembaga legislatif akan menentukan arah kebijakan pembangunan Papua pada masa depan.
"Jika ada ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan, mengapa tidak dipertimbangkan pula adanya komposisi tertentu, misalnya 50 persen, bagi orang asli Papua dalam daftar calon legislatif di Papua," kata Yanni.
Dia mengingatkan bahwa Papua tidak memiliki partai politik lokal seperti Aceh. Kondisi tersebut membuat instrumen afirmasi melalui regulasi menjadi semakin penting. "Kalau semangat Otonomi Khusus ingin diwujudkan secara nyata, maka harus ada kebijakan yang menjamin keterlibatan orang asli Papua dalam proses politik," ujarnya.
Menurut Yanni, demokrasi Papua memerlukan pendekatan yang mampu menghadirkan rasa keadilan. Kebijakan yang sepenuhnya bertumpu pada perspektif nasional berisiko mengabaikan karakter sosial dan historis Papua yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia.
Karena itu, dia mendorong agar pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilepaskan dari agenda besar perlindungan hak-hak orang asli Papua. Yanni juga mengangkat gagasan mengenai pentingnya memperkuat kepemimpinan yang bertumpu pada tujuh wilayah adat Papua.
Lihat Juga :