Pengamat Militer: Pembangunan, Keamanan, dan Keadilan Sosial Kunci Atasi Konflik Papua
Senin, 18 Mei 2026 - 12:26 WIB
Melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, pemerintah sebenarnya telah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri. Otsus bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga bentuk rekonsiliasi politik negara terhadap berbagai ketimpangan historis pembangunan.
Selama bertahun-tahun memang muncul kritik bahwa pembangunan Indonesia terlalu Jawa-sentris. Akibatnya, kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, mengalami keterlambatan pembangunan dibanding wilayah lain. Pemerintah kini mencoba mengoreksi ketimpangan tersebut dengan mempercepat pembangunan Papua secara masif.
"Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal," ucapnya.
Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum.
Tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 menjadi salah satu contoh paling brutal. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua.
Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan.
"Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil," paparnya.
OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan.
"Di sinilah peran TNI menjadi sangat strategis. Kehadiran TNI di Papua tidak dapat dilihat semata-mata dalam konteks operasi tempur," tegasnya.
Dalam doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI juga menjalankan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan. Prajurit TNI di Papua bukan hanya melakukan operasi keamanan, tetapi juga mengajar anak-anak di pedalaman, membuka akses air bersih, memberikan pelayanan kesehatan gratis, membantu distribusi logistik, membangun infrastruktur desa, hingga mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Selama bertahun-tahun memang muncul kritik bahwa pembangunan Indonesia terlalu Jawa-sentris. Akibatnya, kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, mengalami keterlambatan pembangunan dibanding wilayah lain. Pemerintah kini mencoba mengoreksi ketimpangan tersebut dengan mempercepat pembangunan Papua secara masif.
"Masalah Papua ternyata tidak sesederhana soal pembangunan fisik saja. Persoalan terbesar justru terletak pada faktor keamanan dan tata kelola politik lokal," ucapnya.
Di lapangan, pembangunan Papua menghadapi ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Berbagai aksi kekerasan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa sasaran mereka bukan hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan, hingga fasilitas umum.
Tragedi pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Nduga pada 2018 menjadi salah satu contoh paling brutal. Puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua dibunuh saat negara sedang membuka keterisolasian wilayah pedalaman Papua.
Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pembakaran sekolah, gereja, hingga pembunuhan pilot sipil menunjukkan bahwa konflik Papua telah menyasar simbol-simbol pelayanan publik dan kemanusiaan.
"Dari perspektif politik militer, kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan lagi sekadar isu separatisme klasik, tetapi telah berkembang menjadi perang perebutan legitimasi dan pengaruh terhadap masyarakat sipil," paparnya.
OPM dari front bersenjata memahami bahwa pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat Papua. Oleh karena itu, proyek pembangunan dan aparat pelayanan publik sering dijadikan target serangan.
"Di sinilah peran TNI menjadi sangat strategis. Kehadiran TNI di Papua tidak dapat dilihat semata-mata dalam konteks operasi tempur," tegasnya.
Dalam doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI juga menjalankan fungsi sosial, teritorial, dan pembangunan. Prajurit TNI di Papua bukan hanya melakukan operasi keamanan, tetapi juga mengajar anak-anak di pedalaman, membuka akses air bersih, memberikan pelayanan kesehatan gratis, membantu distribusi logistik, membangun infrastruktur desa, hingga mendukung ketahanan pangan masyarakat.