Demi Akselerasi Pembangunan Daerah, Generasi Muda Ingin Peran DPD Menguat

Senada dengan kritik tersebut, Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan aspirasi kelompok muda agar DPD menjadi jembatan kebijakan yang inklusif. “Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen. Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat,” katanya.

Menanggapi itu, Anggota DPD RI Abdul Kholik menegaskan posisi unik DPD dalam struktur kenegaraan. "DPD RI memiliki peran krusial sebagai penyeimbang kekuatan antara pemerintah pusat dan perwakilan partai politik dalam mengagregasi isu-isu daerah. Sebagai perwakilan teritorial, DPD berdiri di luar kepentingan partisan partai, sehingga mampu memastikan bahwa keadilan pembangunan dan suara murni dari pelosok daerah tetap menjadi prioritas dalam kebijakan nasional," ungkapnya.

Dukungan terhadap keterlibatan publik juga disampaikan Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media Setjen DPD RI Mahyu Darma. “Kami sangat menyambut baik energi dari gerakan pemuda hari ini. DPD melihat pemuda bukan sekadar objek, melainkan mitra strategis yang sangat mungkin berkolaborasi secara intensif untuk memperkuat peran DPD dalam mengartikulasikan kepentingan daerah di tingkat nasional melalui kanal-kanal komunikasi yang lebih modern dan inklusif," ujarnya.

Menutup rangkaian pemaparan, Choris Satun Nikmah dari IPC mendorong DPD mulai berani menerapkan strategi nonstruktural guna memperluas pengaruh. “Kewenangan formal DPD memang terbatas, namun mereka memiliki ruang politik untuk mendorong agenda legislasi progresif melalui penguatan jejaring dengan masyarakat sipil dan pemerintah daerah. DPD harus berani keluar dari bayang-bayang DPR," katanya.