May Day 2026: Alarm Industri, Ujian Kebijakan, dan Momentum Koreksi Nasional

Masalah Kunci: Implementasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Menurut Sidarta, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait industrialisasi nasional, termasuk hilirisasi sebenarnya telah berada di jalur yang tepat. Namun, persoalan krusial terletak pada implementasi di lapangan.

Ketidaksinergian kebijakan (policy incoherence), lemahnya koordinasi antar kementerian, serta kuatnya ego sektoral membuat berbagai kebijakan kehilangan daya ungkitnya terhadap industri nasional.

“Masalah kita bukan pada visi Presiden, melainkan pada pelaksanaan. Tanpa koordinasi yang disiplin, terintegrasi, dan lintas sektor, kebijakan hanya akan berhenti sebagai dokumen tanpa dampak nyata bagi industri dan tenaga kerja,” tegasnya.

Tekanan Impor dan Penyempitan Ruang Industri

Kebijakan impor yang tidak selektif di tengah melemahnya permintaan domestik semakin mempersempit ruang bagi industri nasional. Akibatnya, utilisasi produksi menurun, efisiensi terganggu, dan tekanan terhadap tenaga kerja meningkat.

“Ketika pasar domestik dibanjiri produk impor, industri nasional kehilangan ruang hidupnya. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial,” tegas Sidarta.

Reformasi Fiskal: Menjaga Daya Beli dan Keadilan

Dalam situasi tekanan ekonomi, kebijakan fiskal harus menjadi penyangga utama daya beli. DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat mendesak revisi ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang belum pernah disesuaikan sejak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 diterbitkan agar selaras dengan kondisi riil saat ini, dengan melibatkan serikat pekerja dalam perumusannya, serta menurunkan beban pajak progresif agar tidak menjadi beban keuangan bagi buruh, khususnya mereka yang memasuki masa pensiun maupun terdampak PHK, sehingga keadilan fiskal benar-benar dapat dirasakan.

Reformasi Pengawasan: Negara Harus Hadir Nyata

Sistem pengawasan ketenagakerjaan saat ini dinilai tidak lagi memadai karena masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 yang sudah usang, tidak relevan, dan tidak adaptif terhadap dinamika industri modern.

Diperlukan pembaruan menyeluruh melalui revisi regulasi, penguatan kewenangan pengawas, serta penegakan sanksi yang konsisten dan tegas, agar perlindungan pekerja tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan di lapangan.

Tenggat Konstitusional: Ujian Kredibilitas Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mewajibkan DPR dan pemerintah menuntaskan penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan paling lambat Oktober 2026.

Tenggat ini tidak memberi ruang saling melempar tanggung jawab dalam sisa waktu yang terbatas, keduanya harus bekerja cepat, terkoordinasi, dan substantif untuk melahirkan regulasi yang adil, diterima semua pihak, mampu mendorong kemajuan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja, sehingga wibawa pemerintah benar-benar terjaga.

“Jika amanat ini diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas regulasi, tetapi juga kredibilitas negara di mata rakyat,” tegas Sidarta.

Kolaborasi Nasional: Syarat Keluar dari Tekanan

Menghadapi situasi ini, diperlukan kolaborasi strategis antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan akademisi. Kemitraan yang setara dan berorientasi solusi menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.