Presiden Tanda Tangani Desain Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN, Ditarget Selesai 2027
Senin, 27 April 2026 - 05:49 WIB
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto/Ist
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ditargetkan akan selesai pada tahun 2027 mendatang.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).
Diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain.
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).
Diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain.
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Lihat Juga :