PDIP Desak Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai
Sabtu, 18 April 2026 - 20:00 WIB
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, ada usulan ambang batas parlemen naik menjadi 5-6 persen. Selain itu, ia juga mengaku ada juga usulan penghapusan ambang batas parlemen 4 persen sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu diungkapkan Herman saat disinggung perihal RUU Pemilu. Ia menyebut, sudah ada komunikasi informal antarpartai politik dalam membahas klausul dan substansi di RUU Pemilu.
"Misalkan dengan batas ambang parliamentary threshold. Berapa ini yang harus dibicarakan. Ya tentu isu-isu dan opininya sudah berkembang lah, ada yang 5 persen, 6 persen, ada yang menetapkan pilihan sesuai dengan ketetapan MK," ucap Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/4/2026).
Selain itu, ia mengaku ada juga pembahasan mengenai jumlah kursi legislatif yang diperebutkan dan dialokasikan di satu daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, sejumlah wacana ini menjadi alternatif pembahasan dalam RUU Pemilu.
"Tentu ini adalah pilihan-pilihan yang nanti secara formal akan ditetapkan oleh fraksi-fraksi dalam apakah itu nanti pansus, ataukah dibahas di Badan Legislasi, ataukah mungkin dibahas dalam panja di Komisi II. Kita tunggu saja menurut saya," ucap Herman.
Hal itu diungkapkan Herman saat disinggung perihal RUU Pemilu. Ia menyebut, sudah ada komunikasi informal antarpartai politik dalam membahas klausul dan substansi di RUU Pemilu.
"Misalkan dengan batas ambang parliamentary threshold. Berapa ini yang harus dibicarakan. Ya tentu isu-isu dan opininya sudah berkembang lah, ada yang 5 persen, 6 persen, ada yang menetapkan pilihan sesuai dengan ketetapan MK," ucap Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/4/2026).
Selain itu, ia mengaku ada juga pembahasan mengenai jumlah kursi legislatif yang diperebutkan dan dialokasikan di satu daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, sejumlah wacana ini menjadi alternatif pembahasan dalam RUU Pemilu.
"Tentu ini adalah pilihan-pilihan yang nanti secara formal akan ditetapkan oleh fraksi-fraksi dalam apakah itu nanti pansus, ataukah dibahas di Badan Legislasi, ataukah mungkin dibahas dalam panja di Komisi II. Kita tunggu saja menurut saya," ucap Herman.
(zik)
Lihat Juga :