Boni Hargens Lihat Presiden Prabowo Percaya Kapolri

"Dalam konteks yang lebih luas, kontribusi Polri dalam penegakan hukum ekonomi ini juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Polri dalam beberapa tahun terakhir, keterlibatan aktif dalam agenda prestisius seperti pemberantasan penyelundupan dan penyelamatan uang negara memberikan kesempatan bagi Polri untuk membuktikan relevansi dan kapasitasnya sebagai institusi negara yang berpihak pada kepentingan rakyat," beber dia.

Lebih lanjut, Boni Hargens mengatakan instruksi langsung Presiden Prabowo ke Kapolri dan 3 pejabat utama negara lainnya bukan sekadar imbauan administratif, melainkan perintah operasional yang menuntut respons cepat dan terukur dari seluruh institusi yang disebut. Langkah ini mencerminkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam menutup celah kebocoran pendapatan negara melalui jalur ilegal.

"Salah satu konteks penting yang melatarbelakangi instruksi Presiden Prabowo adalah situasi geopolitik global, khususnya dampak konflik yang sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah. Konflik ini telah menciptakan gejolak harga komoditas energi di pasar global, yang pada akhirnya memberikan tekanan signifikan terhadap neraca pembayaran dan anggaran subsidi energi Indonesia," jelasnya.

Dalam kondisi seperti ini, kata dia, penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi menjadi semakin berbahaya karena dua alasan utama. Pertama, tutur dia, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan harga pasar internasional semakin melebar, sehingga insentif ekonomi bagi pelaku penyelundupan semakin besar.

"Kedua, tekanan terhadap APBN akibat naiknya harga minyak dunia membuat setiap kebocoran subsidi menjadi semakin mahal bagi negara. Karena sinergi Polri, TNI, BIN dan Kementerian Keuangan sangat penting untuk mencegah penyeludupan bahan bakar tersebut," pungkasnya