Konflik Timur Tengah, Selly DPR Ingatkan Pemerintah Lindungi Jemaah dan Pembiayaan Haji
Selasa, 10 Maret 2026 - 16:05 WIB
Dari sekitar 58.000 jemaah yang sebelumnya dilaporkan tertahan, baru sekitar 19.509 jemaah yang berhasil dipulangkan, sehingga masih terdapat jumlah signifikan yang perlu terus dikawal kepulangannya.
“Di sisi lain, data dari sistem Siskohat juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 48.000 jemaah yang dijadwalkan berangkat umrah sebelum musim haji dimulai. Artinya, potensi kepadatan dan kompleksitas mobilitas jemaah masih sangat tinggi dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Legislator Dapil Jabar VIII itu.
Termasuk kondisi yang kian sensitif karena beririsan dengan dinamika geopolitik global yang belum kunjung reda. Mantan Bupati Cirebon itu melihat perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah berdampak langsung terhadap stabilitas penerbangan internasional, jalur logistik, serta kenaikan harga energi dunia.
“Kita mengantisipasi semua kemungkinan, termasuk skenario terburuk. Jika terjadi eskalasi yang memengaruhi mobilitas penerbangan atau akses keluar-masuk Arab Saudi, maka perlindungan jemaah Indonesia menjadi prioritas utama,” katanya.
Baca juga: Upaya Prabowo Jadi Mediator Konflik AS-Iran Dapat Dukungan Negara-negara Timur Tengah
Selly menyoroti perhatian khusus perlu diberikan kepada jemaah umrah mandiri yang tidak berangkat melalui skema penyelenggara resmi. Kelompok ini dinilai paling rentan karena seringkali tidak memahami secara utuh regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi.
“Jangan sampai pada saat dilakukan penertiban atau sweeping pengosongan kota suci seperti di Makkah menjelang musim haji, ada jemaah Indonesia yang tercecer, tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid, atau bahkan berujung pada deportasi. Situasi seperti ini bukan hanya merugikan jemaah, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi bagi Indonesia,” ujarnya.
“Di sisi lain, data dari sistem Siskohat juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 48.000 jemaah yang dijadwalkan berangkat umrah sebelum musim haji dimulai. Artinya, potensi kepadatan dan kompleksitas mobilitas jemaah masih sangat tinggi dalam beberapa minggu ke depan,” ujar Legislator Dapil Jabar VIII itu.
Termasuk kondisi yang kian sensitif karena beririsan dengan dinamika geopolitik global yang belum kunjung reda. Mantan Bupati Cirebon itu melihat perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah berdampak langsung terhadap stabilitas penerbangan internasional, jalur logistik, serta kenaikan harga energi dunia.
“Kita mengantisipasi semua kemungkinan, termasuk skenario terburuk. Jika terjadi eskalasi yang memengaruhi mobilitas penerbangan atau akses keluar-masuk Arab Saudi, maka perlindungan jemaah Indonesia menjadi prioritas utama,” katanya.
Baca juga: Upaya Prabowo Jadi Mediator Konflik AS-Iran Dapat Dukungan Negara-negara Timur Tengah
Selly menyoroti perhatian khusus perlu diberikan kepada jemaah umrah mandiri yang tidak berangkat melalui skema penyelenggara resmi. Kelompok ini dinilai paling rentan karena seringkali tidak memahami secara utuh regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi.
“Jangan sampai pada saat dilakukan penertiban atau sweeping pengosongan kota suci seperti di Makkah menjelang musim haji, ada jemaah Indonesia yang tercecer, tidak memiliki dokumen perjalanan yang valid, atau bahkan berujung pada deportasi. Situasi seperti ini bukan hanya merugikan jemaah, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi bagi Indonesia,” ujarnya.
Lihat Juga :