ISI Ungkap 3 Alasan Indonesia Bergabung dengan Board of Peace
Jum'at, 27 Februari 2026 - 18:27 WIB
Pertimbangan ketiga, kata Ian, adalah kebutuhan akan solusi instan untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan genosida di Gaza yang tidak dapat ditunda lagi.
"Langkah BoP ini merupakan instrumen konkret untuk mengawal two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan agar diplomasi global tidak didominasi oleh kekuatan tunggal," ujarnya.
Komitmen Indonesia menghadirkan perdamaian di Gaza, kata Ian, juga dipertegas melalui pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Apalagi Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.
Sementara itu, Dewan Penasihat ISI, Muhammad Hadianto menjelaskan, saat ini telah terjadi pergeseran geopolitik menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat "Autonomi Strategis" guna menjaga kelangsungan negara (state survival). Karena itu ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
"Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional," katanya.
"Langkah BoP ini merupakan instrumen konkret untuk mengawal two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan agar diplomasi global tidak didominasi oleh kekuatan tunggal," ujarnya.
Komitmen Indonesia menghadirkan perdamaian di Gaza, kata Ian, juga dipertegas melalui pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Apalagi Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.
Sementara itu, Dewan Penasihat ISI, Muhammad Hadianto menjelaskan, saat ini telah terjadi pergeseran geopolitik menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat "Autonomi Strategis" guna menjaga kelangsungan negara (state survival). Karena itu ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.
"Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional," katanya.
Lihat Juga :