KKP Gandeng Masyarakat Pesisir Lindungi Ekosistem Laut
Kamis, 26 Februari 2026 - 07:36 WIB
Model kolaboratif pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dinilai efektif untuk direplikasi di berbagai daerah pesisir Indonesia.
“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina, Kamis (26/2/2026).
Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru.
“Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.
Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.
“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina, Kamis (26/2/2026).
Direktur Konservasi Ekosistem KKP Firdaus Agung menegaskan visi konservasi Indonesia merupakan fondasi strategis pembangunan ekonomi biru.
“Konservasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar pihak yang dilibatkan. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat harus menjadi pelaku sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Bappenas menyoroti pentingnya integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat pesisir.
Forum ini juga menggarisbawahi pentingnya pengarusutamaan GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion). Partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya ditegaskan sebagai bagian integral dari tata kelola pesisir yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap program.
Lihat Juga :