Media Talk 2026, BSKDN: Komunikasi Kebijakan di Era Digital Harus Diperkuat
Rabu, 11 Februari 2026 - 19:27 WIB
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan publik di era digital. Foto/Ist
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya penguatan komunikasi kebijakan publik di era digital. Tujuannya agar pesan yang disampaikan berdampak bagi masyarakat.
Hal itu dibahas dalam Media Talk 2026 dengan tema “Connecting Citizens to Strategic Policy for The Better Impact” yamg digelar BSKDN di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan komunikasi kebijakan publik di era digital agar lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, 78 Persen Daerah di Luar Pulau Jawa
Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean menegaskan, tema Media Talk 2026 sangat relevan dengan peran BSKDN sebagai lembaga think tank Kemendagri yang bertugas menyusun dan merumuskan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dia menekankan, hak masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan dan pengambilan kebijakan publik telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Amanat ini tentu harus dilaksanakan oleh seluruh instansi publik, tidak terkecuali BSKDN yang mengemban tugas dan fungsi penyusunan serta perumusan strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ujar Noudy, Rabu (11/2/2026).
Hal itu dibahas dalam Media Talk 2026 dengan tema “Connecting Citizens to Strategic Policy for The Better Impact” yamg digelar BSKDN di Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan komunikasi kebijakan publik di era digital agar lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Baca juga: Pilot Project Digitalisasi Bansos Diperluas, 78 Persen Daerah di Luar Pulau Jawa
Sekretaris BSKDN Noudy RP Tendean menegaskan, tema Media Talk 2026 sangat relevan dengan peran BSKDN sebagai lembaga think tank Kemendagri yang bertugas menyusun dan merumuskan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Dia menekankan, hak masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan dan pengambilan kebijakan publik telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Amanat ini tentu harus dilaksanakan oleh seluruh instansi publik, tidak terkecuali BSKDN yang mengemban tugas dan fungsi penyusunan serta perumusan strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ujar Noudy, Rabu (11/2/2026).
Lihat Juga :