Bakohumas GPR Outlook 2026 Perkuat Komunikasi Publik Hadapi Disinformasi Digital
Rabu, 04 Februari 2026 - 22:22 WIB
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Foto: Ist
JAKARTA - Jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah yang terhimpun dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) diminta meningkatkan kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik. Ini diperlukan di tengah derasnya arus disinformasi ruang digital.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: BUMD DKI Jakarta Kolaborasi Perkuat Keprotokolan dan Kehumasan
Menurut Meutya, di era digital pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan, karena keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.
“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya.
Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ucapnya.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat memberikan sambutan dalam Forum Bakohumas "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Baca juga: BUMD DKI Jakarta Kolaborasi Perkuat Keprotokolan dan Kehumasan
Menurut Meutya, di era digital pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan, karena keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.
“Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya.
Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat. “Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” ucapnya.
Lihat Juga :