Presiden Buruh: Pilkada lewat DPRD Hanya Untungkan Bandar Politik
Kamis, 15 Januari 2026 - 12:58 WIB
Kondisi ini akan menjadi pintu masuk bagi bandar politik yang memiliki kepentingan di daerah tersebut untuk ikut ambil bagian membantu calon kepala daerah yang didukungnya dari belakang layar.
"Si bandar-bandar, toke-toke politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," kata Said.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu menegaskan rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat tak ingin kembali ke zaman Orde Baru.
Untuk itu, secara tegas Partai Buruh bersama elemen buruh menolak usulan pilkada lewat DPRD sebagaimana disuarakan para elite politik.
"Wong Gubernur dipilih oleh rakyat langsung saja tidak mau mendengarkan suara rakyat apalagi nanti dipilih DPRD. Bisa dipastikan kembali ke Orde Baru. Para bupati, wali kota dan wakilnya, gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD," ungkapnya.
"Si bandar-bandar, toke-toke politik itu lebih mudah membayar anggota DPRD dengan jumlah tertentu dibandingin katakanlah ada dugaan membeli suara rakyat," kata Said.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu menegaskan rakyat tidak bisa dibohongi lagi. Rakyat tak ingin kembali ke zaman Orde Baru.
Untuk itu, secara tegas Partai Buruh bersama elemen buruh menolak usulan pilkada lewat DPRD sebagaimana disuarakan para elite politik.
"Wong Gubernur dipilih oleh rakyat langsung saja tidak mau mendengarkan suara rakyat apalagi nanti dipilih DPRD. Bisa dipastikan kembali ke Orde Baru. Para bupati, wali kota dan wakilnya, gubernur dan wakilnya hanya tunduk dan takut kepada DPRD," ungkapnya.
(jon)
Lihat Juga :