BPIP Dorong Koperasi dan UKM sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila
Rabu, 16 September 2020 - 15:06 WIB
"Dengan tanggungjawab moral kita baik secara ideologis maupun sosial, nampak yang kita bicarakan sangat berat tapi sangat mulia, semoga melalui diskusi ini kita bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia", jelasnya.
Di Indonesia, selain pendekatan struktur kebijakan tentang ekonomi masyarakat kecil dan koperasi, perlu pula pendekatan kultural masyarakat. "Banyak cara pendekatan kepada masyarakat, seperti bagaimana kultur masyarakat kita untuk meningkatkan keahliannya, hingga tatanan pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang secara real bisa menggerakkan birokrasi berpihak pada rakyat, Pancasila yang bekerja bisa kita rasakan bersama," tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama Dewan Pengarah BPIP Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto menegaskan, 25 tahun lagi Indonesia dicanangkan sebagai Indonesia maju, Indonesia emas sehingga perlu ada tindakan nyata dalam pintu kebhinekaan, pintu ekonomi, pintu pendidikan dan pelatihan. "Kita berbicara tentang pintu utama yaitu pintu ekonomi yakni pemberdayaan UMKM dan Koperasi, ekonomi makro perlu dirumuskan dan dioperasionalkan namun jangan hanya wacana", tegasnya.
Menurutnya, sistem ekonomi Pancasila belum ada kesepakatan, ini bagian dari perwujudan living ideologi. Sehingga diharapkan ke depan BPIP dan pemerintah menjadi motor penggerak dalam perwujudan sistem ini. "Saya memberikan ilustrasi, koperasi berkembangnya di negara maju, kita negara berkembang masih belum bisa berkembang secara signifikan. Perusahaan-perusahaan besar di Singapura maju melalui bentuk koperasi, itu terjadi karena di Indonesia belum dibina dan dikontrol sebagai mana mestinya," jelasnya.
Sementara itu Sosiolog Universitas Indonesia Imam Budidarmawan Prasodjo mengatakan, perwujudan sistem ekonomi Pancasila harus ada perubahan anggaran yang betul-betul menyentuh masyarakat sesuai dengan konteks komunitasnya yang beragam.
Di Indonesia, selain pendekatan struktur kebijakan tentang ekonomi masyarakat kecil dan koperasi, perlu pula pendekatan kultural masyarakat. "Banyak cara pendekatan kepada masyarakat, seperti bagaimana kultur masyarakat kita untuk meningkatkan keahliannya, hingga tatanan pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan yang secara real bisa menggerakkan birokrasi berpihak pada rakyat, Pancasila yang bekerja bisa kita rasakan bersama," tutupnya.
Dalam kesempatan yang sama Dewan Pengarah BPIP Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto menegaskan, 25 tahun lagi Indonesia dicanangkan sebagai Indonesia maju, Indonesia emas sehingga perlu ada tindakan nyata dalam pintu kebhinekaan, pintu ekonomi, pintu pendidikan dan pelatihan. "Kita berbicara tentang pintu utama yaitu pintu ekonomi yakni pemberdayaan UMKM dan Koperasi, ekonomi makro perlu dirumuskan dan dioperasionalkan namun jangan hanya wacana", tegasnya.
Menurutnya, sistem ekonomi Pancasila belum ada kesepakatan, ini bagian dari perwujudan living ideologi. Sehingga diharapkan ke depan BPIP dan pemerintah menjadi motor penggerak dalam perwujudan sistem ini. "Saya memberikan ilustrasi, koperasi berkembangnya di negara maju, kita negara berkembang masih belum bisa berkembang secara signifikan. Perusahaan-perusahaan besar di Singapura maju melalui bentuk koperasi, itu terjadi karena di Indonesia belum dibina dan dikontrol sebagai mana mestinya," jelasnya.
Sementara itu Sosiolog Universitas Indonesia Imam Budidarmawan Prasodjo mengatakan, perwujudan sistem ekonomi Pancasila harus ada perubahan anggaran yang betul-betul menyentuh masyarakat sesuai dengan konteks komunitasnya yang beragam.
Lihat Juga :