Legislator Partai Demokrat Minta Ahok Tak Pencitraan
Rabu, 16 September 2020 - 14:59 WIB
Herman mengaku khawatir hal tersebut merupakan bentuk pencitraan Ahok di kala citra negatif akibat kerugian Pertamina. "Esensinya BUMN itu mengemban tugas komersial dan penugasan, oleh karenanya tidak bisa dibandingkan (aple to aple) dengan perusahaan negara di Singapura," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kehadiran BUMN sebagai wujud ekonomi Pancasila yang bukan liberal maupun sosialis. "BUMN mengemban amanah UUD 45 Pasal 33, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, ini esensi BUMN yang didalamnya ada penugasan-penugasan negara," katanya. (Baca juga: Wuih! 9 BUMN Dibanjiri Duit Rp42,3 Triliun, Ini Rinciannya )
Sebelumnya, Ahok mengusulkan Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding. Alasannya, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, tata kelola perusahaan pelat merah itu tidak efisien dan buruk.
Lebih lanjut dia mengatakan, kehadiran BUMN sebagai wujud ekonomi Pancasila yang bukan liberal maupun sosialis. "BUMN mengemban amanah UUD 45 Pasal 33, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, ini esensi BUMN yang didalamnya ada penugasan-penugasan negara," katanya. (Baca juga: Wuih! 9 BUMN Dibanjiri Duit Rp42,3 Triliun, Ini Rinciannya )
Sebelumnya, Ahok mengusulkan Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding. Alasannya, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, tata kelola perusahaan pelat merah itu tidak efisien dan buruk.
(abd)
Lihat Juga :