Hari Migran Internasional, Pemerintah Diminta Perkuat Perlindungan Terhadap PMI
Kamis, 18 Desember 2025 - 18:49 WIB
Peduli Hukum Pekerja Migran Achmad Musa mengatakan, pentingnya pemahaman hukum terkait vokasi dan PMI. Menurutnya, banyak lulusan vokasi yang terjebak dalam kontrak kerja tidak adil karena kurangnya literasi hukum. “Pendidikan vokasi harus menyertakan modul hukum ketenagakerjaan internasional, agar PMI memahami hak mereka sejak dini,” tegasnya.
Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran Berangkatkan 272 Ribu PMI, Menteri P2MI: 181 Ribu Pekerja Profesional
Achmad mencontohkan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering menimpa migran muda, dan mendorong integrasi kurikulum vokasi dengan regulasi BP2MI untuk mencegahnya.
Tokoh perempuan yang konsisten mengadvokasi isu gender dalam migrasi Nindi Arini menyoroti kerentanan perempuan migran, yang sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan di negara tujuan.
“Generasi muda perempuan perlu dilengkapi dengan keterampilan vokasi yang inklusif, termasuk pelatihan anti-eksploitasi dan literasi keuangan,” paparnya.
Nindi menekankan perlunya kebijakan khusus untuk perempuan PMI, seperti akses remittance aman dan dukungan psikososial, agar mereka menjadi talenta global yang mandiri dan terlindungi.Nindi Arini menambahkan dukungan dengan menekankan perspektif gender dalam reformasi PPMI.
“Di bawah Menteri Mukhtarudin, kita harapkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap perempuan migran, termasuk pencegahan TPPO berbasis gender,” ujarnya.
Baca juga: Satu Tahun Prabowo-Gibran Berangkatkan 272 Ribu PMI, Menteri P2MI: 181 Ribu Pekerja Profesional
Achmad mencontohkan kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sering menimpa migran muda, dan mendorong integrasi kurikulum vokasi dengan regulasi BP2MI untuk mencegahnya.
Tokoh perempuan yang konsisten mengadvokasi isu gender dalam migrasi Nindi Arini menyoroti kerentanan perempuan migran, yang sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan di negara tujuan.
“Generasi muda perempuan perlu dilengkapi dengan keterampilan vokasi yang inklusif, termasuk pelatihan anti-eksploitasi dan literasi keuangan,” paparnya.
Nindi menekankan perlunya kebijakan khusus untuk perempuan PMI, seperti akses remittance aman dan dukungan psikososial, agar mereka menjadi talenta global yang mandiri dan terlindungi.Nindi Arini menambahkan dukungan dengan menekankan perspektif gender dalam reformasi PPMI.
“Di bawah Menteri Mukhtarudin, kita harapkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap perempuan migran, termasuk pencegahan TPPO berbasis gender,” ujarnya.
Lihat Juga :