Peran Polri dalam Bencana Sumatera, Kemanusiaan hingga Perangi Kejahatan Lingkungan

"Alih-alih hanya menindak pelaku saat ada laporan, Polri mencoba menghubungkan pola kejahatan lingkungan dengan risiko bencana, sehingga pendekatan hukum dapat diarahkan pada pencegahan kerusakan yang lebih besar," ungkapnya.

Penindakan yang dilakukan mulai dari penangkapan pelaku, penyitaan kayu ilegal, hingga pengembangan jaringan distribusi kayu bukti Polri mencoba mengungkap struktur ilegal logging, bukan sekadar menangkap pelaku lapangan.

"Ini penting karena karakter kejahatan lingkungan terorganisir. Ada operator lapangan, pengangkut, penadah, hingga pihak yang mungkin terhubung dengan oknum pemilik modal," ujarnya.

Dengan kata lain, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kayu yang disita, tetapi dari sejauhmana penyidikan mampu menelusuri rantai pasok dan menutup ruang operasi para pelaku.

Meski demikian, upaya Polri menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya kebutuhan memperkuat kapasitas forensik lingkungan.

"Pembuktian asal-usul kayu, penyebab kerusakan di titik tertentu, serta pemetaan ruang jaringan operasi membutuhkan kemampuan teknis dan kolaborasi lintas lembaga, terutama dengan kementerian yang mengelola kehutanan dan lingkungan hidup," kata Haidar.

Tantangan lainnya adalah menjaga transparansi proses hukum dalam isu-isu yang sensitif mengingat praktik pembalakan liar kerap melibatkan kepentingan ekonomi lokal maupun regional. Kecermatan penyidikan dan komunikasi publik menjadi faktor yang menentukan apakah masyarakat akan percaya bahwa hukum ditegakkan tanpa kompromi.