PDIP dan Anies Dinilai Saling Jaga Performa Politik
Senin, 14 September 2020 - 08:26 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras kebijakan PSBB total yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Hasto menyindir langkah 'rem mendadak' Anies yang dinilai tak memperhatikan penderitaan rakyat.
Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai, PDIP dan Anies saling menjaga performa politik. Anies disebutnya terus berpolemik dengan pusat dan secara tidak langsung dengan PDIP sebagai bagian dari upaya menjaga soliditas pendukungnya.
"Anies hanya dapat menjaga soliditas itu dengan terus-menerus menjadikan dirinya berbeda dengan pusat dan dengan sendirinya PDIP. Apalagi, baru saja Anies mendapat terpaan politik kala laporan pertanggungjawaban keuangan Anies ditolak sebagian fraksi di DPR," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (14/9/2020).
(Baca juga: Aktivitas Tetap Berjalan dengan Pembatasan dan Pengetatan ).
Bagi Ray, satu pukulan tersendiri bagi Anies mengingat parpol yang menolak umumnya bukan yang oposan terhadapnya. Uniknya, PDIP malah mendukungnya. Sementara PDIP perlu 'tegur' Anies untuk keperluan yang kurang lebih sama yakni konsolidasi pendukung jelang Pilkada Serentak 2020 ini.
Di sisi lain, kata Ray, selama ini, pemerintah sendirilah yang seolah berbeda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika PDIP melibatkan diri dalam hal ini, karena salah satunya untuk kepentingan seperti disebutkan di atas. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama sekali tidak mendiskusikan subtansi masalah. "Yang satu kritik cara, yang lain menggunakan cara yang seolah dizalimi," ungkap Ray.
Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai, PDIP dan Anies saling menjaga performa politik. Anies disebutnya terus berpolemik dengan pusat dan secara tidak langsung dengan PDIP sebagai bagian dari upaya menjaga soliditas pendukungnya.
"Anies hanya dapat menjaga soliditas itu dengan terus-menerus menjadikan dirinya berbeda dengan pusat dan dengan sendirinya PDIP. Apalagi, baru saja Anies mendapat terpaan politik kala laporan pertanggungjawaban keuangan Anies ditolak sebagian fraksi di DPR," kata Ray saat dihubungi SINDOnews, Senin (14/9/2020).
(Baca juga: Aktivitas Tetap Berjalan dengan Pembatasan dan Pengetatan ).
Bagi Ray, satu pukulan tersendiri bagi Anies mengingat parpol yang menolak umumnya bukan yang oposan terhadapnya. Uniknya, PDIP malah mendukungnya. Sementara PDIP perlu 'tegur' Anies untuk keperluan yang kurang lebih sama yakni konsolidasi pendukung jelang Pilkada Serentak 2020 ini.
Di sisi lain, kata Ray, selama ini, pemerintah sendirilah yang seolah berbeda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jika PDIP melibatkan diri dalam hal ini, karena salah satunya untuk kepentingan seperti disebutkan di atas. Dengan kata lain, kedua belah pihak sama sekali tidak mendiskusikan subtansi masalah. "Yang satu kritik cara, yang lain menggunakan cara yang seolah dizalimi," ungkap Ray.
Lihat Juga :