Apresiasi Pidato Prabowo di PBB, Partai Perindo: Tekankan Perjuangan Multilateral untuk Kemerdekaan Palestina
Jum'at, 26 September 2025 - 19:08 WIB
Apri menambahkan, posisi Indonesia sebagai sponsoring country dalam resolusi pengakuan Palestina memperkuat posisi bangsa di mata internasional. “Indonesia mengajak negara-negara lain melakukan langkah strategis demi tercapainya pengakuan multilateral,” ujarnya.
Meski demikian, Apri mengingatkan pengakuan negara secara multilateral tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbeda dengan pengakuan bilateral yang bisa dilakukan oleh beberapa negara saja, keputusan multilateral harus melewati mekanisme resmi PBB.
Merujuk Konvensi Montevideo 1933, ada empat syarat berdirinya sebuah negara, yakni memiliki rakyat, batas wilayah yang pasti, pemerintahan serta kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Palestina sebenarnya memenuhi syarat itu, namun masih terkendala sengketa batas wilayah akibat konflik berkepanjangan dengan Israel.
Baca juga: Presiden Prabowo: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Apri menjelaskan, sistematika pengambilan keputusan di PBB tidak berhenti pada Sidang Umum. Meski lebih dari dua pertiga anggota PBB menyetujui resolusi, tetap ada hak veto dari anggota tetap Dewan Keamanan yang bisa menggagalkan keputusan.
Meski demikian, Apri mengingatkan pengakuan negara secara multilateral tidak semudah membalikkan telapak tangan. Berbeda dengan pengakuan bilateral yang bisa dilakukan oleh beberapa negara saja, keputusan multilateral harus melewati mekanisme resmi PBB.
Merujuk Konvensi Montevideo 1933, ada empat syarat berdirinya sebuah negara, yakni memiliki rakyat, batas wilayah yang pasti, pemerintahan serta kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain. Palestina sebenarnya memenuhi syarat itu, namun masih terkendala sengketa batas wilayah akibat konflik berkepanjangan dengan Israel.
Baca juga: Presiden Prabowo: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Palestina
Apri menjelaskan, sistematika pengambilan keputusan di PBB tidak berhenti pada Sidang Umum. Meski lebih dari dua pertiga anggota PBB menyetujui resolusi, tetap ada hak veto dari anggota tetap Dewan Keamanan yang bisa menggagalkan keputusan.
Lihat Juga :