Tito Ingatkan Kepala Daerah Jangan Pamer Kekayaan
Senin, 22 September 2025 - 21:03 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar tidak pamer kekayaan (flexing) atau menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Foto/IG Tito Karnavian
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar tidak pamer kekayaan (flexing) atau menunjukkan gaya hidup mewah di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Hal tersebut disampai Tito dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025 di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Minggu (21/9/2025).
Dia mengatakan bahwa perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan. Maka itu, kepala daerah diingatkan untuk menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kemarahan publik.
Tito pun meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Dia menuturkan, gejolak yang terjadi di masyarakat seringkali dipicu oleh arogansi dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah.
Baca juga: Perilaku Flexing Pejabat Publik dan Publik Figur Hubungannya Trauma Kemiskinan
Menanggapi hal tersebut, Analis Politik Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari berpendapat bahwa arahan tersebut tepat. Dia mengatakan, banyak kasus yang menunjukkan kepala daerah justru memperkeruh keadaan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250%.
“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” kata Yoga, Senin (22/9/2025).
Dia mengatakan bahwa perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan. Maka itu, kepala daerah diingatkan untuk menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup agar tidak menimbulkan kemarahan publik.
Tito pun meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Dia menuturkan, gejolak yang terjadi di masyarakat seringkali dipicu oleh arogansi dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah.
Baca juga: Perilaku Flexing Pejabat Publik dan Publik Figur Hubungannya Trauma Kemiskinan
Menanggapi hal tersebut, Analis Politik Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari berpendapat bahwa arahan tersebut tepat. Dia mengatakan, banyak kasus yang menunjukkan kepala daerah justru memperkeruh keadaan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo, yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250%.
“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” kata Yoga, Senin (22/9/2025).
Lihat Juga :