Mendagri Harap Swasta Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah
Sabtu, 13 September 2025 - 21:21 WIB
Mantan Kapolri itu juga mengingatkan pentingnya belanja pemerintah daerah dilakukan secara tepat waktu dan berkualitas. Belanja yang baik tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga menstimulasi aktivitas sektor swasta.
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional. Skema ini diharapkan memperlancar transmisi likuiditas ke sektor riil melalui perbankan, termasuk bagi UMKM dan dunia usaha daerah.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Identifikasi Kemiskinan
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, langkah Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya saling melengkapi. Menurutnya, Pemda perlu menjadi mitra proaktif bagi swasta dengan tata kelola sederhana, transparan, dan terukur.
Josua menegaskan bahwa pemangkasan perizinan usaha harus menjadi prioritas utama Pemda. Perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan menurunkan biaya kepatuhan serta memulihkan minat investasi lokal.
“Pemda bisa menegakkan pelayanan terpadu, memangkas syarat yang tidak bernilai tambah, dan memperkuat smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” kata Josua, Jumat (12/9).
Sejalan dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional. Skema ini diharapkan memperlancar transmisi likuiditas ke sektor riil melalui perbankan, termasuk bagi UMKM dan dunia usaha daerah.
Baca juga: Mendagri Minta Pemda Serius Identifikasi Kemiskinan
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, langkah Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya saling melengkapi. Menurutnya, Pemda perlu menjadi mitra proaktif bagi swasta dengan tata kelola sederhana, transparan, dan terukur.
Josua menegaskan bahwa pemangkasan perizinan usaha harus menjadi prioritas utama Pemda. Perizinan yang cepat, pasti, dan transparan akan menurunkan biaya kepatuhan serta memulihkan minat investasi lokal.
“Pemda bisa menegakkan pelayanan terpadu, memangkas syarat yang tidak bernilai tambah, dan memperkuat smart governance. Ini akan mempercepat realisasi investasi sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat,” kata Josua, Jumat (12/9).
Lihat Juga :