Indonesia Butuh Matra Siber TNI untuk Hadapi Ancaman Perang Modern
Senin, 08 September 2025 - 18:19 WIB
Lebih lanjut Bobby memaparkan rancangan konseptual pembentukan Matra Siber TNI yang mencakup tiga aspek utama:
Pertama, kekuatan (force)—dimulai dengan 100 personel ahli siber, dilengkapi pendidikan dan keterampilan khusus, serta anggaran sekitar Rp48 triliun untuk pembangunan enam tahun.
Kedua, gelar (organization/deployment)—Matra Siber diintegrasikan ke dalam struktur TNI dengan latihan gabungan siber tahunan yang wajib diselenggarakan.
Ketiga, kemampuan (capability) — difokuskan pada peningkatan deteksi dini, respon cepat, dan ketahanan menghadapi serangan seperti malware, ransomware, maupun DDoS.
Menurutnya, strategi ini bukan sekadar menambah organisasi militer, melainkan transformasi paradigma pertahanan negara. “Matra siber adalah kunci untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pertahanan. Inilah tameng digital bangsa di abad ke-21,” ujarnya.
Bobby mengingatkan bahwa banyak negara sudah menempatkan siber sebagai domain perang resmi. NATO sejak 2016 mengakui cyberspace setara dengan darat, laut, dan udara. Singapura bahkan sudah membentuk Digital and Intelligence Service (DIS) sebagai matra keempat.
“Jika negara-negara lain sudah melangkah jauh, Indonesia tidak boleh terus menjadi target empuk. Kita harus segera membangun matra siber agar mampu melindungi kepentingan nasional dari infiltrasi digital,” kata mantan legislator dari Partai Golkar itu.
Pertama, kekuatan (force)—dimulai dengan 100 personel ahli siber, dilengkapi pendidikan dan keterampilan khusus, serta anggaran sekitar Rp48 triliun untuk pembangunan enam tahun.
Kedua, gelar (organization/deployment)—Matra Siber diintegrasikan ke dalam struktur TNI dengan latihan gabungan siber tahunan yang wajib diselenggarakan.
Ketiga, kemampuan (capability) — difokuskan pada peningkatan deteksi dini, respon cepat, dan ketahanan menghadapi serangan seperti malware, ransomware, maupun DDoS.
Menurutnya, strategi ini bukan sekadar menambah organisasi militer, melainkan transformasi paradigma pertahanan negara. “Matra siber adalah kunci untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pertahanan. Inilah tameng digital bangsa di abad ke-21,” ujarnya.
Bobby mengingatkan bahwa banyak negara sudah menempatkan siber sebagai domain perang resmi. NATO sejak 2016 mengakui cyberspace setara dengan darat, laut, dan udara. Singapura bahkan sudah membentuk Digital and Intelligence Service (DIS) sebagai matra keempat.
“Jika negara-negara lain sudah melangkah jauh, Indonesia tidak boleh terus menjadi target empuk. Kita harus segera membangun matra siber agar mampu melindungi kepentingan nasional dari infiltrasi digital,” kata mantan legislator dari Partai Golkar itu.
Lihat Juga :