Hasto Tak Masuk Struktur Pengurus PDIP, Pengamat: Masuk Kabinet Prabowo atau Akhir Karir Politik?
Minggu, 03 Agustus 2025 - 13:55 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai ada sejumlah kemungkinan terkait keputusan Megawati yang tidak lagi mengangkat Hasto menjadi Sekjen PDIP.
Pertama, Hasto sebagai Sekjen saat ini, sekaligus tokoh paling dipercaya Megawati akan mengemban tugas di luar Partai, semisal ditugaskan bergabung dengan kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Struktur Lengkap DPP PDIP 2025–2030, Megawati Ketum Merangkap Sekjen
“Kedua, Megawati belum menemukan tokoh dengan posisi setara Hasto di internal PDIP. Bagaimanapun Sekjen memiliki peran strategis, di internal harus mampu mengkonsolidasi pengurus, di eksternal harus mampu mewakili keputusan-keputusan ketua umum, untuk itu Megawati tidak menunjuk Sekjen dengan mudah,” kata Dedi saat dihubungi iNews Media Group, Minggu (3/8/2025).
“Atau, bisa jadi sebaliknya, justru Hasto diampuni dan Megawati diminta untuk tidak lagi melibatkan Hasto di Parpol, agar pengaruh Hasto tidak lagi ada. Syarat mengakhiri karir politik Hasto bisa saja menjadi dasar bargaining ia diampuni,” ungkap Dedi.
Terlebih, kata Dedi, dalam proses hukum yang menjerat Hasto, dia seringkali mengancam Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan mantan kader PDIP, dengan berbagai skandal yang ia ketahui.
Pertama, Hasto sebagai Sekjen saat ini, sekaligus tokoh paling dipercaya Megawati akan mengemban tugas di luar Partai, semisal ditugaskan bergabung dengan kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Struktur Lengkap DPP PDIP 2025–2030, Megawati Ketum Merangkap Sekjen
“Kedua, Megawati belum menemukan tokoh dengan posisi setara Hasto di internal PDIP. Bagaimanapun Sekjen memiliki peran strategis, di internal harus mampu mengkonsolidasi pengurus, di eksternal harus mampu mewakili keputusan-keputusan ketua umum, untuk itu Megawati tidak menunjuk Sekjen dengan mudah,” kata Dedi saat dihubungi iNews Media Group, Minggu (3/8/2025).
“Atau, bisa jadi sebaliknya, justru Hasto diampuni dan Megawati diminta untuk tidak lagi melibatkan Hasto di Parpol, agar pengaruh Hasto tidak lagi ada. Syarat mengakhiri karir politik Hasto bisa saja menjadi dasar bargaining ia diampuni,” ungkap Dedi.
Terlebih, kata Dedi, dalam proses hukum yang menjerat Hasto, dia seringkali mengancam Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan mantan kader PDIP, dengan berbagai skandal yang ia ketahui.
Lihat Juga :