Anggota Komisi VII Soroti Truk ODOL dalam Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
Jum'at, 04 Juli 2025 - 22:56 WIB
Saat pertemuan itu, BHS pun meminta muatan kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk harus Zero ODOL. Pasalnya saat ini musim gelombang laut dan cuaca buruk, sehingga muatan kapal tidak overload akibat truk ODOL.
Baca juga: Menhub Pantau Langsung Evakuasi KMP Tunu Pratama, KNKT Dikerahkan Investigasi
Komponen penyelamat, lanjut BHS, harus sudah siap di saat peak time atau waktu puncak muatan kapal. Respon time juga harus terukur jangan sampai tidak terukur bahkan baru hadir 3 sampai 4 jam setelah kejadian.
"Tentu, Ini sangat berbahaya di lautan yang arusnya kuat seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Bila terjadi kecelakaan penumpangnya bisa terpencar tidak terdeteksi. Perlu dibuat standardisasi respon time yang tidak boleh lebih dari 15 menit. Maka pangkalan dari coast guard Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) maupun pangkalan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini," katanya.
Kapoksi Komisi VII DPR ini menyebut, perlunya data muatan truk yang akan menggunakan transportasi penyeberangan harus akurat berdasarkan penimbangan truk di jembatan timbang.
Masalahnya, data berat muatan kendaraan truk tidak diberikan kepada operator kapal penyeberangan karena banyak jembatan timbang yang belum aktif dioperasikan di Jawa Timur dan bahkan jembatan timbang di terminal penyeberangan juga tidak difungsikan.
Baca juga: Menhub Pantau Langsung Evakuasi KMP Tunu Pratama, KNKT Dikerahkan Investigasi
Komponen penyelamat, lanjut BHS, harus sudah siap di saat peak time atau waktu puncak muatan kapal. Respon time juga harus terukur jangan sampai tidak terukur bahkan baru hadir 3 sampai 4 jam setelah kejadian.
"Tentu, Ini sangat berbahaya di lautan yang arusnya kuat seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Bila terjadi kecelakaan penumpangnya bisa terpencar tidak terdeteksi. Perlu dibuat standardisasi respon time yang tidak boleh lebih dari 15 menit. Maka pangkalan dari coast guard Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) maupun pangkalan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini," katanya.
Kapoksi Komisi VII DPR ini menyebut, perlunya data muatan truk yang akan menggunakan transportasi penyeberangan harus akurat berdasarkan penimbangan truk di jembatan timbang.
Masalahnya, data berat muatan kendaraan truk tidak diberikan kepada operator kapal penyeberangan karena banyak jembatan timbang yang belum aktif dioperasikan di Jawa Timur dan bahkan jembatan timbang di terminal penyeberangan juga tidak difungsikan.
Lihat Juga :