Pilkada di Tengah Pandemi Berpotensi Jerumuskan Rakyat Jadi Korban COVID-19

Pemerintah, kata Wijayanto, berharap peserta pilkada mengikuti protokol sesuai anjuran. Hal ini dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, pilkada di tegah COVID-19 adalah kebijakan yang tidak bertangagung jawab. "Kelak akibat dari kebijakan ini harus diminta pertanggungjawabannya," ucapnya.

Faktanya, kini pilkada serentak dijalankan tanpa berpikir panjang dan menghitung dampaknya terhadap rakyat. "Sudah pasti berat implikasinya terhadap pandemi yang diperkirakan semakin meluas," katanya.

Menurutnya, pilkada adalah kegiatan persaingan politik dengan tingkat disorientasi dan kewarasan yang rendah. Dalam keadaan tanpa pandemi saja, pemilu atau pesta demokrasi seperti ini banyak memakan korban, seperti ratusan petugas yang mati dan berbagai kasus kecelakaan lainnya. "Gabungan kondisi psikologis persaingan yang agresif dan pandemi yang semakin meluas maka jangan berharap rakyat yang waras akan menjemput pendemi yang terkendali dan selesai dalam waktu dekat," paparnya.

Dikatakan Wijayanto, pilkada adalah kegiatan super agresif. Hal inilah yang tidak disadari oleh pemerintah dan terus dengan otoritasnya yang semakin menumpuk berdasarkan undang-undang darurat, terus memaksakan kehendak.

"Perkembangan COVID-19 masih tinggi, tetapi tetap dipaksakan. Pilkada akan meningkatkan perkembangan kasus COVID-19 ini," terangnya.

Pemerintah dinilai telah kehilangan momentum awal yang baik untuk mengendalikan pandemi ketika COVID-19 masih belum berkembang. Golden time pada Maret, April dan Mei hilang ketika pemerintah terus mengelak, bersikap antisains, komunikasi buruk sehingga tidak bisa mengendalikannya.