Ini Aturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri

Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, 5 Mei 1969. Dia merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kapolri, Sigit menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sejak 6 Desember 2019. Dia juga pernah menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pada 13 Agustus 2018 – 6 Desember 2019 dan Kepala Kepolisian Daerah Banten pada 5 Oktober 2016 – 13 Agustus 2018.

Aturan Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Aturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kapolri ada di UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Dalam Pasal 8 UU itu disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden (ayat 1). Ayat (2) berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Sinyal Prabowo Pertahankan Jenderal Sigit dan Agus Subiyanto

Selanjutnya, di Pasal 11 disebutkan secara rinci aturan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ada tujuh ayat di pasal ini, yang tujuh di antaranya mengatur tentang jabatan Kapolri. Berikut ini isi Pasal 11:

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.