Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, Golkar Dorong Pembahasannya Dipercepat
Jum'at, 02 Mei 2025 - 12:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) menyampaikan pidatonya pada perayaan Hari Buruh Internasional 2025 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Foto/Arif Julianto
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengatakan, pihaknya bakal mendorong agar lembaga parlemen membahas RUU Perampasan Aset . Bahkan, ia mengklaim, pihaknya akan gerak cepat dalam melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Sikap itu diutarakan Tandra merespons Presiden Prabowo Subianto yang mendukung RUU Perampasan Aset. Dengan dukungan itu, Tandra mengklaim, Fraksi Golkar akan mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Sebelum beliau (Prabowo) menyatakan itu, Fraksi Golkar sudah mendorong. Nah apalagi sekarang yang kedua beliau ngomong begitu yang kami akan sangat-sangat ini untuk mendorong (pembahasan RUU Perampasan Aset)," kata Tandra saat dihubungi SindoNews, Jumat (2/5/2025).
Baca juga: Prabowo Ngaku Diejek dan Diancam Gara-gara Berantas Korupsi: Saya Tak Gentar, Rela Mati untuk Rakyat
Kendati demikian, Tandra menjelaskan bahwa Komisi III DPR tak memiliki wewenang dalam membahas RUU Perampasan Aset. Pasalnya, kata dia, RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas Baleg DPR.
"Tetapi kalau itu diserahkan ke Komisi III, ya kami akan terus terang, Fraksi Golkar yang ada di Komisi III akan bergerak cepat. Karena itu sudah merupakan arahan dari partai ya, arahan dari fraksi bahwa kami segera melaksanakan itu, manakala itu dibahas," ujar Tandra.
Sikap itu diutarakan Tandra merespons Presiden Prabowo Subianto yang mendukung RUU Perampasan Aset. Dengan dukungan itu, Tandra mengklaim, Fraksi Golkar akan mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset.
"Sebelum beliau (Prabowo) menyatakan itu, Fraksi Golkar sudah mendorong. Nah apalagi sekarang yang kedua beliau ngomong begitu yang kami akan sangat-sangat ini untuk mendorong (pembahasan RUU Perampasan Aset)," kata Tandra saat dihubungi SindoNews, Jumat (2/5/2025).
Baca juga: Prabowo Ngaku Diejek dan Diancam Gara-gara Berantas Korupsi: Saya Tak Gentar, Rela Mati untuk Rakyat
Kendati demikian, Tandra menjelaskan bahwa Komisi III DPR tak memiliki wewenang dalam membahas RUU Perampasan Aset. Pasalnya, kata dia, RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas Baleg DPR.
"Tetapi kalau itu diserahkan ke Komisi III, ya kami akan terus terang, Fraksi Golkar yang ada di Komisi III akan bergerak cepat. Karena itu sudah merupakan arahan dari partai ya, arahan dari fraksi bahwa kami segera melaksanakan itu, manakala itu dibahas," ujar Tandra.
Lihat Juga :