Kadin Gelar Halalbihalal dengan KKP, Bahas Tantangan Sektor Kelautan dan Perikanan
Sabtu, 19 April 2025 - 23:53 WIB
"Tentunya bukan hanya sekadar halalbihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. Insyaallah, pengusaha tidak boleh pesimistis," ujar Mulyadi dalam halalbihalal yang digelar di sebuah restoran di Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2025).
Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung. "Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in," kata Yugi.
Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka. "Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," jelasnya.
Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat. "Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.
Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. "Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan," tegasnya.
Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung. "Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in," kata Yugi.
Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka. "Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," jelasnya.
Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat. "Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.
Yugi menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. "Karena ini dampaknya ke orang kecil, nelayan dan petambak yang jumlahnya sampai jutaan," tegasnya.
Lihat Juga :