Hindari Narasi Memecah Belah
Sabtu, 05 September 2020 - 09:15 WIB
Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta ini mengatakan, pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang menyebutkan bahwa penyebaran radikalisme dilakukan oleh mereka yang memiliki tampang menarik atau good looking, menguasai bahasa Arab, dan hafal Alquran atau hafiz adalah penilaian yang subjektif.
"Misalkan Menag menyebut good looking, ya definisi good looking itu saya kira terlalu subjektif. Ya, kalau di masjid itu kan saya rasa semua good looking. Saya dengar good looking itu kan mereka yang hafal Alquran, itu aduh saya kira jangan dikecilkan begitulah,” ujarnya.
Dia berulang kali mengingatkan Menag untuk menghindari membuat kegaduhan dengan membuat definisi-definisi yang sangat umum dan subjektif. “Karena kan di pondok-pondok pesantren yang hafal Alquran itu kan sangat banyak. Andai ada yang kasuistis, itu jangan digeneralisasi, itu pun kalau ada," tuturnya.
Kritik yang sama juga disampaikan Kiai Mujib kepada Puan Maharani. "Termasuk pernyataan Mbak Puan, beliau kan ketua DPR. Walaupun dia seorang politisi, tapi indikator Pancasilais itu kan tidak boleh semudah itu,” ujarnya.
“Marilah kita menghadapi Covid-19 yang nyata-nyata ada dan belum terkendali ini. Jadi saya kira jangan dipecah belah," lanjutnya.
Komunikasi Publik Pemerintah Bermasalah
Dalam pandangan pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo, seringnya pejabat “salah ngomong”, khusunya pejabat pemerintahan, itu dipicu oleh manajemen komunikasi publik yang tidak berjalan baik. Komunikasi pemerintah menurut dia memerlukan pengelolaan yang rapi.
Berhubung ucapan dan pendapat para pejabat publik adalah representasi dari kepemerintahan, maka mesti hati-hati. “Jangan sampai ada ucapan menuduh atau menilai sesuatu yang bisa melukai perasaan masyarakat. Justru sebaliknya harus mengakomodasi dan merespons positif,” ujarnya. (Baca juga: 5 Camilan Malam yang Enak, juga Menyehatkan)
Dia meminta pemerintah membuat pengelolaan atau manajemen komunikasi publik yang bagus untuk mencegah hal seperti ini terus berulang. Pemerintah, menurut dia, harus banyak mendengar dan banyak mengumpulkan data. Setelah itu informasi dan data dianalisis.
Jikapun ada yang berbeda dari sikap warga, lebih baik pejabat pemerintah berusaha memahami dahulu. Baru setelah itu pendapat versi pemerintah disiapkan untuk disampaikan agar tidak berbenturan dengan apa yang dirasakan rakyat.
“Narasi-narasi yang menuduh atau bahkan mengancam hendaknya tidak disampaikan. Karena itu justru akan memperlihatkan arogansi kekuasaan. Jadi jangan melawan rakyat, tetapi yang baik membangun percakapan akrab dengan rakyat,” paparnya.
Di tengah kesulitan akibat pandemi, rakyat sedang membutuhkan dipandu. Solidaritas dan persatuan akan sangat menentukan cepat atau tidak bangsa Indonesia keluar dari krisis. Meski banyak dikritik, dia meminta pejabat pemerintah tidak mudah tersulut emosi.
“Butuh sabar dan ketulusan mendengar suara rakyat. Psikologi sosial masyarakat sedang rapuh karena pandemi ini. Mereka butuh ditemani, bukan dituduh, apalagi diberi ancaman-ancaman,” katanya mengingatkan.
"Misalkan Menag menyebut good looking, ya definisi good looking itu saya kira terlalu subjektif. Ya, kalau di masjid itu kan saya rasa semua good looking. Saya dengar good looking itu kan mereka yang hafal Alquran, itu aduh saya kira jangan dikecilkan begitulah,” ujarnya.
Dia berulang kali mengingatkan Menag untuk menghindari membuat kegaduhan dengan membuat definisi-definisi yang sangat umum dan subjektif. “Karena kan di pondok-pondok pesantren yang hafal Alquran itu kan sangat banyak. Andai ada yang kasuistis, itu jangan digeneralisasi, itu pun kalau ada," tuturnya.
Kritik yang sama juga disampaikan Kiai Mujib kepada Puan Maharani. "Termasuk pernyataan Mbak Puan, beliau kan ketua DPR. Walaupun dia seorang politisi, tapi indikator Pancasilais itu kan tidak boleh semudah itu,” ujarnya.
“Marilah kita menghadapi Covid-19 yang nyata-nyata ada dan belum terkendali ini. Jadi saya kira jangan dipecah belah," lanjutnya.
Komunikasi Publik Pemerintah Bermasalah
Dalam pandangan pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo, seringnya pejabat “salah ngomong”, khusunya pejabat pemerintahan, itu dipicu oleh manajemen komunikasi publik yang tidak berjalan baik. Komunikasi pemerintah menurut dia memerlukan pengelolaan yang rapi.
Berhubung ucapan dan pendapat para pejabat publik adalah representasi dari kepemerintahan, maka mesti hati-hati. “Jangan sampai ada ucapan menuduh atau menilai sesuatu yang bisa melukai perasaan masyarakat. Justru sebaliknya harus mengakomodasi dan merespons positif,” ujarnya. (Baca juga: 5 Camilan Malam yang Enak, juga Menyehatkan)
Dia meminta pemerintah membuat pengelolaan atau manajemen komunikasi publik yang bagus untuk mencegah hal seperti ini terus berulang. Pemerintah, menurut dia, harus banyak mendengar dan banyak mengumpulkan data. Setelah itu informasi dan data dianalisis.
Jikapun ada yang berbeda dari sikap warga, lebih baik pejabat pemerintah berusaha memahami dahulu. Baru setelah itu pendapat versi pemerintah disiapkan untuk disampaikan agar tidak berbenturan dengan apa yang dirasakan rakyat.
“Narasi-narasi yang menuduh atau bahkan mengancam hendaknya tidak disampaikan. Karena itu justru akan memperlihatkan arogansi kekuasaan. Jadi jangan melawan rakyat, tetapi yang baik membangun percakapan akrab dengan rakyat,” paparnya.
Di tengah kesulitan akibat pandemi, rakyat sedang membutuhkan dipandu. Solidaritas dan persatuan akan sangat menentukan cepat atau tidak bangsa Indonesia keluar dari krisis. Meski banyak dikritik, dia meminta pejabat pemerintah tidak mudah tersulut emosi.
“Butuh sabar dan ketulusan mendengar suara rakyat. Psikologi sosial masyarakat sedang rapuh karena pandemi ini. Mereka butuh ditemani, bukan dituduh, apalagi diberi ancaman-ancaman,” katanya mengingatkan.
Lihat Juga :