DPR Dukung Presiden Prabowo Bangun Giant Sea Wall untuk Lindungi Warga Pesisir

Senin, 03 Maret 2025 - 08:54 WIB
Senada, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyebut proyek GSW punya manfaat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi serta kerusakan ekosistem laut.

"Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang kebutuhan yang mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya di wilayah Pantura," kata politikus senior Partai Golkar itu.

Hanya saja, Fiman menyebut adanya persoalan utama yang terkait biaya pembangunannya. Perlu inovasi dan upaya lebih serius untuk memecahkan masalah finansial. Apalagi saat ini pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berharap rencana pembangunan proyek infrastruktur tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Pulau Jawa yang dimulai dari Banten akan membantu mencegah abrasi untuk masyarakat pesisir, segera direalisasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani menilai proyek ini penting bagi Banten, terutama dalam mengatasi abrasi yang mengancam kawasan pesisir seperti di Pontang.

"Iya kalau kita terbuka ya, apalagi kan kita juga sering terjadi abrasi. Abrasi ini juga berdampak pada tanah pertanian dan tambak yang menjadi sumber ekonomi masyarakat," kata dia di Serang, Kamis, 27 Februari 2025.

Mahdani mengungkap hingga saat ini, proyek yang merupakan inisiatif pemerintah pusat tersebut belum secara resmi melibatkan daerah dalam tahap perencanaannya. Dia mengatakan, jika Giant Sea Wall dibangun dalam radius 0–12 mil laut dari garis pantai, maka Pemprov Banten berpotensi terlibat dalam pembahasannya karena itu masuk dalam kewenangan provinsi. Namun, sejauh ini pihaknya masih menunggu kepastian teknis dari pemerintah pusat.

"Soal bentuk proyek ini seperti apa, apakah nanti masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) atau tidak, kita masih menunggu arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kementerian terkait," jelasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!