Politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung Hadirkan Forum PCB Bahas Masalah Politik

Dalam diskusi Prof Siti Zuhro mengatakan perlu penataan ulang sistem politik Indonesia ke depan. Perbaikan itu meliputi sistem partai politik, pemerintahan, dan perwakilannya. “Kita tak bisa membenahi politik dan demokrasi sepotong-sepotong, harus menyeluruh,” ucapnya.

Dr Alfan Alfian menegaskan, penataan sistem politik tak bisa dielakkan lagi, mengingat kontestasi kekuatan politik juga sudah berkembang. Dia mencontohkan bagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki implikasi kuat dalam politik.

“Kontestasi kekuatan politik harus diperhatikan. Mahkamah Konstitusi jadi kekuatan politik baru, selain KPK dan Polisi. Ketika MK memutuskan semua parpol bisa mendaftarkan calon presiden, semua konstelasi politik buyar,” jelasnya.

Prof Burhanuddin Muhtadi menambahkan, perbaikan sistem politik bukan sesuatu yang baru sebab sudah lama menjadi isu yang diungkapkan Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden. Dia menyebutkan Prabowo minta pemilihan kepala daerah dibawa DPR agar lebih murah.

“Demokrasi di Indonesia disebutkan sebagai melelahkan (tired), berantakan (messy), dan mahal (costly). Untuk itu perlu kajian akademis dan data empirik untuk menentukan desain sistem politik ke depan,” katanya.