Danantara Resmi Dibentuk, Ini Kajian dari Sisi Hukum
Senin, 24 Februari 2025 - 17:34 WIB
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Foto/Dok SindoNews
JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( Danantara ), yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2/2025), menarik dikaji dari sisi hukum. Masih banyak yang harus dilakukan pemerintah terkait Danantara.
Menurut Giovanni Mofsol Muhammad, Senior Partner di Kantor Hukum Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners), masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah agar Danantara dapat sah secara hukum menjadi pemegang saham serta melaksanakan kewenangannya sebagai pengelola dividen, aset, dan operasional dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.
Giovanni menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, antara lain pembentukan badan hukum Danantara yang akan menjadi badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, dengan modal bersumber dari penyertaan modal Negara dan/atau sumber lain, baik yang berbentuk dana tunai, barang milik negara dan/atau saham negara pada BUMN .
Baca Juga: Riwayat Pendidikan Pandu Sjahrir, Keponakan Luhut Pandjaitan yang Ditunjuk Jadi CIO Danantara
"Hal lainnya yang mesti dilakukan pemerintah adalah pembentukan badan hukum Holding Investasi dan Holding Operasional yang sahamnya akan dimiliki negara sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna (dalam hal ini akan diwakili Menteri BUMN) dan Danantara sebagai pemegang saham Seri B," ujar Giovanni di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Menurut Giovanni, seusai pembentukan kedua holding itu, pengalihan sebagian saham negara pada BUMN-BUMN yang akan jadi anak perusahaan Holding Investasi harus dilakukan. Namun, agar tetap memenuhi kriteria sebagai BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025, sebagian besar sahamnya harus tetap dimiliki negara atau negara memiliki hak istimewa atas BUMN-BUMN tersebut.
Hal menarik lain bagi Giovanni akibat dibentuknya Danantara ialah terjadinya perubahan cukup besar bagi kewenangan Menteri BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025. Sebelumnya, mayoritas kewenangan pengelolaan ada pada Menteri BUMN (kecuali terkait hal-hal yang diharuskan untuk adanya keterlibatan Menteri Keuangan dan/atau DPR), kini sebagian besar dipindahkan ke Danantara.
Menurut Giovanni Mofsol Muhammad, Senior Partner di Kantor Hukum Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners), masih banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah agar Danantara dapat sah secara hukum menjadi pemegang saham serta melaksanakan kewenangannya sebagai pengelola dividen, aset, dan operasional dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.
Giovanni menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah, antara lain pembentukan badan hukum Danantara yang akan menjadi badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, dengan modal bersumber dari penyertaan modal Negara dan/atau sumber lain, baik yang berbentuk dana tunai, barang milik negara dan/atau saham negara pada BUMN .
Baca Juga: Riwayat Pendidikan Pandu Sjahrir, Keponakan Luhut Pandjaitan yang Ditunjuk Jadi CIO Danantara
"Hal lainnya yang mesti dilakukan pemerintah adalah pembentukan badan hukum Holding Investasi dan Holding Operasional yang sahamnya akan dimiliki negara sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna (dalam hal ini akan diwakili Menteri BUMN) dan Danantara sebagai pemegang saham Seri B," ujar Giovanni di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Menurut Giovanni, seusai pembentukan kedua holding itu, pengalihan sebagian saham negara pada BUMN-BUMN yang akan jadi anak perusahaan Holding Investasi harus dilakukan. Namun, agar tetap memenuhi kriteria sebagai BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025, sebagian besar sahamnya harus tetap dimiliki negara atau negara memiliki hak istimewa atas BUMN-BUMN tersebut.
Hal menarik lain bagi Giovanni akibat dibentuknya Danantara ialah terjadinya perubahan cukup besar bagi kewenangan Menteri BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025. Sebelumnya, mayoritas kewenangan pengelolaan ada pada Menteri BUMN (kecuali terkait hal-hal yang diharuskan untuk adanya keterlibatan Menteri Keuangan dan/atau DPR), kini sebagian besar dipindahkan ke Danantara.
Lihat Juga :