Danantara Diluncurkan, Pemerintah Diingatkan Potensi Korupsi

Menurutnya, sentralisasi kapital melalui BUMN hanya akan menciptakan hilangnya akses daerah/wilayah terhadap distribusi kapital. Baginya, kondisi ini jelas akan melemahkan bargaining wilayah baik dalam pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting maupun makin melemahkan fungsi kontrol wilayah terhadap pusat dalam prinsip demokrasi.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Rosan Roeslani Kepala Danantara, Erick Thohir Ketua Dewas

Selain itu, kata Arif, concern kedua adalah potensi korupsi besar, terutama dalam revisi UU BUMN yang menyatakan bahwa kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara. Menurut dia, hal tersebut bentuk impunitas terhadap para calon koruptor karena Danantara jelas akan menjadi safe heaven korupsi baru yang terligitimasi dalam undang-undang (UU).

“Kondisi ini akan berdampak sangat buruk semoga ada upaya mitigasi dan litigasi agar 2 kekhawatiran besar dapat dihindari,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sedangkan Menteri Investasi Rosan Roeslani ditunjuk sebagai Kepala Danantara.