Hasto Sebut Kasus yang Menimpanya Terkait Kepentingan Politik Kekuasaan
Selasa, 18 Februari 2025 - 17:40 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan kasus yang menimpanya terkait dugaan suap dan perintangan proses hukum tidak lepas dari kepentingan politik tertentu. Foto/Danandaya Aria Putra
JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto akhir buka suara terkait kasus yang menimpanya terkait dugaan suap dan perintangan proses hukum perkara Harun Masiku. Hasto menegaskan kasus yang menimpanya tidak lepas dari kepentingan politik tertentu.
"Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya," ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Baca juga: Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak, Status Tersangka Tetap Sah
"Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan," tambahnya.
Dia menjelaskan dalam kasus yang menjeratnya, banyak dilakukan kajian oleh para pakar hukum bahkan suatu eksaminasi, yang mana hasilnya bahwa penetapannya sebagai tersangka kurang tepat.
Dia juga menyampaikan bahwa dalam undang-undang KPK Pasal 21, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan.
"Pada hari ini, setelah cukup lama berdiam diri, melakukan perenungan terhadap berbagai bentuk kriminalisasi hukum yang ditujukan kepada saya, maka tibalah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan sebenar-benarnya," ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).
Baca juga: Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak, Status Tersangka Tetap Sah
"Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan," tambahnya.
Dia menjelaskan dalam kasus yang menjeratnya, banyak dilakukan kajian oleh para pakar hukum bahkan suatu eksaminasi, yang mana hasilnya bahwa penetapannya sebagai tersangka kurang tepat.
Dia juga menyampaikan bahwa dalam undang-undang KPK Pasal 21, tindakan obstruction of justice terjadi pada saat penyidikan.
Lihat Juga :