PP Muhammadiyah Soroti Tak Ada Oposisi di Indonesia Sekarang
Selasa, 11 Februari 2025 - 18:19 WIB

Pimpinan Pusat Muhammadiyah H M Busyro Muqoddas menyoroti Ketiadaan oposisi dalam sistem demokrasi di negara ini. Foto/SindoNews
JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah H M Busyro Muqoddas menyoroti Ketiadaan oposisi dalam sistem demokrasi di negara ini.
Hal itu ia sampaikan dalam Acara bedah buku “Sistem Pemilu Indonesia” yang digelar di Gedung At Tanwir PP Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (11/2/2025).
"Setelah saya membaca buku ini ada catat kecil yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk dari apresiasi," kata Busyro dalam pidatonya.
"Ketika banyak orang lain menilai mesin demokrasi sekarang ini banyak kritik tentu kritik yang positif mestinya parpol-parpol dan DPR itu menjadi fungsi utamanya kontrol pengawasan, tetapi sampai hari ini tidak ada partai oposisi dengan segala implikasi," tambahnya.
Implikasi yang dimaksud menurutnya adalah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Dampak destruktif terlihat sepanjang penyelenggara Pemilu sejak 2004 hingga 2024 yang menunjukkan adanya gejala yang mengkhawatirkan. "Gejala selama 10 tahun dua kali jadi 2 dekade gejala-gejala itu nanti tergambar dari pemaparan buku ini," katanya.
Busyro menegaskan gejala yang timbul dari proses pemilu atau pilkada yang tidak sepenuhnya menggambarkan prinsip standar jujur, adil, transparan dan bebas dari politik uang.
"Kebohongan-kebohongan publik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam arti sempit maupun luas akibatnya bukan saja demokrasi itu sebuah kata yang abstrak itu mengalami regresif tapi akibatnya adalah kepada masyarakat dan daya tahan bangsa," ucapnya.
Hal itu ia sampaikan dalam Acara bedah buku “Sistem Pemilu Indonesia” yang digelar di Gedung At Tanwir PP Muhammadiyah di Jakarta pada Selasa (11/2/2025).
"Setelah saya membaca buku ini ada catat kecil yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk dari apresiasi," kata Busyro dalam pidatonya.
"Ketika banyak orang lain menilai mesin demokrasi sekarang ini banyak kritik tentu kritik yang positif mestinya parpol-parpol dan DPR itu menjadi fungsi utamanya kontrol pengawasan, tetapi sampai hari ini tidak ada partai oposisi dengan segala implikasi," tambahnya.
Implikasi yang dimaksud menurutnya adalah kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Dampak destruktif terlihat sepanjang penyelenggara Pemilu sejak 2004 hingga 2024 yang menunjukkan adanya gejala yang mengkhawatirkan. "Gejala selama 10 tahun dua kali jadi 2 dekade gejala-gejala itu nanti tergambar dari pemaparan buku ini," katanya.
Busyro menegaskan gejala yang timbul dari proses pemilu atau pilkada yang tidak sepenuhnya menggambarkan prinsip standar jujur, adil, transparan dan bebas dari politik uang.
"Kebohongan-kebohongan publik dan penyalahgunaan kekuasaan dalam arti sempit maupun luas akibatnya bukan saja demokrasi itu sebuah kata yang abstrak itu mengalami regresif tapi akibatnya adalah kepada masyarakat dan daya tahan bangsa," ucapnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda