Kapan Prabowo Reshuffle Menteri? PDIP Prediksi 3-4 Bulan Lagi
Sabtu, 08 Februari 2025 - 06:23 WIB
Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Prediksi itu disampaikan Said saat merespons 100 hari kerja pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, 100 hari kerja sudah waktu yang cukup bagi Prabowo dalam menilai kinerja para menterinya. "Tampaknya Presiden akan melihat, katakanlah 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya untuk dilakukan reshuffle," ujar Said, Jumat (7/2/2025).
Baca juga: Syahganda Dorong Prabowo Reshuffle Separuh Kabinet Pasca 100 Kerja
Dia menilai kinerja pemerintahan Prabowo bagus dalam 100 hari pertama. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai di atas 80 persen.
Namun, dia tetap berharap Presiden mengevaluasi menterinya yang kurang baik dalam bekerja. Sejumlah pejabat masih tertatih-tatih mengikuti ritme kerja Prabowo yang cepat.
"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Presiden. Sehingga, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan menyetop kebijakan menteri tersebut," kata Said.
Menurut dia, 100 hari kerja sudah waktu yang cukup bagi Prabowo dalam menilai kinerja para menterinya. "Tampaknya Presiden akan melihat, katakanlah 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya untuk dilakukan reshuffle," ujar Said, Jumat (7/2/2025).
Baca juga: Syahganda Dorong Prabowo Reshuffle Separuh Kabinet Pasca 100 Kerja
Dia menilai kinerja pemerintahan Prabowo bagus dalam 100 hari pertama. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai di atas 80 persen.
Namun, dia tetap berharap Presiden mengevaluasi menterinya yang kurang baik dalam bekerja. Sejumlah pejabat masih tertatih-tatih mengikuti ritme kerja Prabowo yang cepat.
"Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Presiden. Sehingga, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan menyetop kebijakan menteri tersebut," kata Said.
Lihat Juga :