DPR Sebut Penanganan Covid-19 Belum Efektif karena Tiga Masalah Ini
Rabu, 02 September 2020 - 14:46 WIB
M Yahya Zaini, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Jumlah orang yang terpapar Covid-19 semakin hari kian banyak. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa (1/9/2020), dalam 24 jam terakhir 2.775 orang terkonfirmasi positif. Total kasus positif menjadi 177.571 orang. Jumlah orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 pun terus merangkak naik, yakni 7.505.
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan penanganan pagebluk Covid-19 yang dilakukan selama ini belum efektif dan masif. Pemerintah diminta meningkatkan kapasitas tes, tracing, dan treatment (3T). Dia mengungkapkan cakupan tes masih rendah, yakni baru sekitar 48 persen.
“Hanya DKI Jakarta yang sudah di atas standar WHO. Dengan tes yang masih rendah, yang terpapar (positif) semakin meningkat. Ini artinya masih banyak potensi masyarakat yang terpapar dan belum diketahui,” ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020).
(Baca: Komisi X DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Darurat Pendidikan)
Dia memaparkan beberapa masalah dalam penanganan Covid-19. Pertama, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (pemda). Bahkan, koordinasi di antara pemerintah pusat sendiri kurang baik. Menurutnya, itu terlihat dari langkah pemerintah membentuk struktur baru yang menangani penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan penanganan ekonomi.
Masalah kedua, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. “Salah satunya akibat lambatnya pencairan anggaran dari Kemenkeu, khususnya untuk sektor kesehatan. Serapan anggaran Covid-19 sampai Agustus 2020, baru sekitar 25 persen. Yang terendah sektor kesehatan sekitar 7 persen,” tuturnya.
Masalah ketiga, masih terbatasnya fasilitas-fasilitas di rumah sakit-rumah sakit rujukan. Salah satunya, rumah sakit (RS) kekurangan ruang isolasi bertekanan negatif dan ventilator. Keempat, menurutnya, masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. “Munculnya, klaster-klaster baru di perkantoran dan kawasan Indonesia menjadi bukti,” ucapnya.
(Baca: Positivity Rate COVID-19 Indonesia 15,43%, Tiga Kali Lipat Standar WHO)
Kasus positif Covid-19 terus meningkat berhadapan langsung dengan aktivitas masyarakat yang sudah nyaris normal. Yahya meminta pemerintah melakukan 3T secara masif, menegakkan protokol kesehatan, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Semua itu harus diiringi dengan edukasi dan sanksi, terutama daerah-daerah yang zona merah.
Semua langkah sebenarnya sudah ditempuh pemerintah. Belakangan, muncul desakan agar pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melakukan tata ulang penanganan Covid-19. “Kalau pemerintah konsisten melaksanakan tugasnya dengan baik dan disiplin, saya yakin penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” katanya.
Selama enam bulan ini, masyarakat khawatir dengan penyebaran virus Sars Cov-II. Semakin khawatir karena beberapa wilayah belum juga menjadi hijau, malah banyak yang menuju zona merah. “Bagi daerah yang positivy rate-nya sangat tinggi patut dipertimbangkan untuk diterapkan PSBB secara terbatas,” pungkasnya.
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan penanganan pagebluk Covid-19 yang dilakukan selama ini belum efektif dan masif. Pemerintah diminta meningkatkan kapasitas tes, tracing, dan treatment (3T). Dia mengungkapkan cakupan tes masih rendah, yakni baru sekitar 48 persen.
“Hanya DKI Jakarta yang sudah di atas standar WHO. Dengan tes yang masih rendah, yang terpapar (positif) semakin meningkat. Ini artinya masih banyak potensi masyarakat yang terpapar dan belum diketahui,” ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020).
(Baca: Komisi X DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Darurat Pendidikan)
Dia memaparkan beberapa masalah dalam penanganan Covid-19. Pertama, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (pemda). Bahkan, koordinasi di antara pemerintah pusat sendiri kurang baik. Menurutnya, itu terlihat dari langkah pemerintah membentuk struktur baru yang menangani penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan penanganan ekonomi.
Masalah kedua, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. “Salah satunya akibat lambatnya pencairan anggaran dari Kemenkeu, khususnya untuk sektor kesehatan. Serapan anggaran Covid-19 sampai Agustus 2020, baru sekitar 25 persen. Yang terendah sektor kesehatan sekitar 7 persen,” tuturnya.
Masalah ketiga, masih terbatasnya fasilitas-fasilitas di rumah sakit-rumah sakit rujukan. Salah satunya, rumah sakit (RS) kekurangan ruang isolasi bertekanan negatif dan ventilator. Keempat, menurutnya, masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. “Munculnya, klaster-klaster baru di perkantoran dan kawasan Indonesia menjadi bukti,” ucapnya.
(Baca: Positivity Rate COVID-19 Indonesia 15,43%, Tiga Kali Lipat Standar WHO)
Kasus positif Covid-19 terus meningkat berhadapan langsung dengan aktivitas masyarakat yang sudah nyaris normal. Yahya meminta pemerintah melakukan 3T secara masif, menegakkan protokol kesehatan, dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Semua itu harus diiringi dengan edukasi dan sanksi, terutama daerah-daerah yang zona merah.
Semua langkah sebenarnya sudah ditempuh pemerintah. Belakangan, muncul desakan agar pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melakukan tata ulang penanganan Covid-19. “Kalau pemerintah konsisten melaksanakan tugasnya dengan baik dan disiplin, saya yakin penyebaran Covid-19 bisa ditekan,” katanya.
Selama enam bulan ini, masyarakat khawatir dengan penyebaran virus Sars Cov-II. Semakin khawatir karena beberapa wilayah belum juga menjadi hijau, malah banyak yang menuju zona merah. “Bagi daerah yang positivy rate-nya sangat tinggi patut dipertimbangkan untuk diterapkan PSBB secara terbatas,” pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda