Terima Ketua KPK, Menko Polkam Komitmen Perkuat Sinergi Berantas Korupsi
Kamis, 16 Januari 2025 - 19:07 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (P) Budi Gunawan berkomitmen memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan Budi Gunawan saat menerima kunjungan Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto beserta jajaran pimpinan dan Deputi KPK di Kantor Kemenko Polkam pada Kamis (16/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan mengapresiasi dedikasi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras KPK dalam melaksanakan mandat yang merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Pertemuan ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola dengan Jaksa Agung sebagai leading sectornya dan melibatkan seluruh instansi termasuk KPK dan Polri sebagai unsur utama.
KPK juga akan memperkuat desk lain seperti Desk Kebakaran Hutan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif-inisiatif KPK, termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna mencegah kebocoran anggaran,” jelasnya.
Budi Gunawan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.
“Kemenko Polkam akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh KPK, baik dalam hal koordinasi antarlembaga maupun hal lain yang diperlukan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegasnya.
Budi Gunawan juga menekankan pentingnya sinergi untuk meningkatkan integritas pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat serta investor terhadap Indonesia.
“Kami berharap kerja sama erat ini akan semakin memperkokoh integritas nasional, sekaligus menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bersama-sama, kita dapat membangun Indonesia yang bebas dari korupsi,” ucapnya.
Pertemuan ini merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi serta mengukuhkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang baik
Hal ini disampaikan Budi Gunawan saat menerima kunjungan Ketua KPK Komjen Pol Setyo Budiyanto beserta jajaran pimpinan dan Deputi KPK di Kantor Kemenko Polkam pada Kamis (16/1/2025).
Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan mengapresiasi dedikasi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras KPK dalam melaksanakan mandat yang merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Pertemuan ini juga membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola dengan Jaksa Agung sebagai leading sectornya dan melibatkan seluruh instansi termasuk KPK dan Polri sebagai unsur utama.
KPK juga akan memperkuat desk lain seperti Desk Kebakaran Hutan untuk memperkuat tata kelola dan transparansi. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung inisiatif-inisiatif KPK, termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi guna mencegah kebocoran anggaran,” jelasnya.
Baca Juga
Budi Gunawan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.
“Kemenko Polkam akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh KPK, baik dalam hal koordinasi antarlembaga maupun hal lain yang diperlukan untuk memastikan efektivitas langkah-langkah pemberantasan korupsi di Indonesia,” tegasnya.
Budi Gunawan juga menekankan pentingnya sinergi untuk meningkatkan integritas pemerintahan dan memperkuat kepercayaan masyarakat serta investor terhadap Indonesia.
“Kami berharap kerja sama erat ini akan semakin memperkokoh integritas nasional, sekaligus menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Bersama-sama, kita dapat membangun Indonesia yang bebas dari korupsi,” ucapnya.
Pertemuan ini merupakan salah satu langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi serta mengukuhkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang baik
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda