Langkah Konkret Presiden Prabowo Memberantas Korupsi Patut Dinantikan
Sabtu, 28 Desember 2024 - 12:18 WIB
Dia membeberkan skor IPK ini sama dengan skor pada 2014. Dirinya mencatat bahwa pelaku korupsi selama ini memiliki latar belakang politikus, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif yang terdiri dari anggota DPR/DPRD, menteri/lembaga negara, gubernur, wali kota/bupati sebesar 517 orang. "Belum lagi para koruptor yang belum disentuh di kalangan sektor swasta. Kondisi ini memperjelas bahwa korupsi politik semakin subur di negeri ini," katanya.
Menurut dia, skeptis publik terhadap komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi bukan tanpa alasan. Kabinet yang dipenuhi figur bermasalah serta absennya langkah tegas dalam dua bulan masa pemerintahan menjadi bukti awal bahwa retorika antikorupsi belum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. "Bagaimanapun, pidato, dan kebijakan Prabowo perlu dibarengi dengan tindakan konkret," ujarnya.
Dia melanjutkan, masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia ditentukan oleh sikap kekuasaan yang rendah hati, tegas, dan tidak pandang bulu dalam bertindak, serta tidak mengumbar janji. “Sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong, tidak mendengar aspirasi rakyat adalah awal dari gagalnya merumuskan sistem yang kuat untuk memberantas korupsi," katanya.
Pieter Zulkifli mengatakan sikap tegas kekuasaan terhadap koruptor akan mempercepat proses Indonesia menjadi negara maju. Sehingga, KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mulai serius melakukan pengawasan terhadap sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong dalam mendengar aspirasi rakyat.
Sebab, patut diduga perilaku elite politik seperti itu memiliki kecenderungan korup. Dia berpandangan Prabowo memiliki kesempatan untuk mengubah narasi. Namun, tanpa keberanian dan konsistensi, pemberantasan korupsi akan terus menjadi sekadar omong kosong.
Sebab, korupsi di Indonesia bukan hanya soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar. "Tanpa langkah nyata, lingkaran setan antara uang dan kekuasaan akan terus mempengaruhi wajah politik Indonesia," jelasnya.
Pieter berharap Prabowo benar-benar memahami beratnya tanggung jawab seorang kepala negara. Jika tidak, kata dia, diprediksi dalam waktu kurang dari lima tahun, legitimasi kepemimpinannya bisa terancam oleh dinamika politik yang dibiarkan tumbuh liar. "Indonesia butuh pemimpin yang berani, tegas, dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar pidato kosong di podium internasional,” pungkasnya.
Menurut dia, skeptis publik terhadap komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi bukan tanpa alasan. Kabinet yang dipenuhi figur bermasalah serta absennya langkah tegas dalam dua bulan masa pemerintahan menjadi bukti awal bahwa retorika antikorupsi belum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. "Bagaimanapun, pidato, dan kebijakan Prabowo perlu dibarengi dengan tindakan konkret," ujarnya.
Dia melanjutkan, masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia ditentukan oleh sikap kekuasaan yang rendah hati, tegas, dan tidak pandang bulu dalam bertindak, serta tidak mengumbar janji. “Sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong, tidak mendengar aspirasi rakyat adalah awal dari gagalnya merumuskan sistem yang kuat untuk memberantas korupsi," katanya.
Pieter Zulkifli mengatakan sikap tegas kekuasaan terhadap koruptor akan mempercepat proses Indonesia menjadi negara maju. Sehingga, KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus mulai serius melakukan pengawasan terhadap sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong dalam mendengar aspirasi rakyat.
Sebab, patut diduga perilaku elite politik seperti itu memiliki kecenderungan korup. Dia berpandangan Prabowo memiliki kesempatan untuk mengubah narasi. Namun, tanpa keberanian dan konsistensi, pemberantasan korupsi akan terus menjadi sekadar omong kosong.
Sebab, korupsi di Indonesia bukan hanya soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar. "Tanpa langkah nyata, lingkaran setan antara uang dan kekuasaan akan terus mempengaruhi wajah politik Indonesia," jelasnya.
Pieter berharap Prabowo benar-benar memahami beratnya tanggung jawab seorang kepala negara. Jika tidak, kata dia, diprediksi dalam waktu kurang dari lima tahun, legitimasi kepemimpinannya bisa terancam oleh dinamika politik yang dibiarkan tumbuh liar. "Indonesia butuh pemimpin yang berani, tegas, dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar pidato kosong di podium internasional,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :