Mendes Yandri: Kesejahteraan Desa Indikator Kemajuan Indonesia
Rabu, 13 November 2024 - 11:40 WIB
Mendes PDT Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing. Foto/istimewa
JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing. Hal itu demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.
Sebab, kesejahteraan masyarakat desa merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak karena Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.
Pernyataan itu disampaikan Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, di Bengkulu, Selasa, 12 November 2024.
Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela. Serta hadir pula Staf Ahli Menteri, Ansar Husein, Staf Ahli, Yusep Fatria, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.
"Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia," ungkapnya, Rabu (13/11/2024).
Untuk memajukan desa, saat ini Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada lima kementerian yang dimandatkan untuk menjalankan program ini, yaitu Kemendesa PDT, Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Bappenas. Program ini untuk membuat belanja desa berkualitas sesuai dengan kompetensi masyarakat.
Yandri juga mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes). Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka.
Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.
"Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Enggak bisa Pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu," paparnya.
"Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenakalan remaja sekarang banyak di desa dan sebagainya," imbuh mantan anggota DPR itu.
Sebab, kesejahteraan masyarakat desa merupakan indikator utama kemajuan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak karena Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.
Pernyataan itu disampaikan Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, di Bengkulu, Selasa, 12 November 2024.
Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela. Serta hadir pula Staf Ahli Menteri, Ansar Husein, Staf Ahli, Yusep Fatria, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.
"Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia," ungkapnya, Rabu (13/11/2024).
Baca Juga
Untuk memajukan desa, saat ini Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada lima kementerian yang dimandatkan untuk menjalankan program ini, yaitu Kemendesa PDT, Kemendagri, Kemenko PMK, Kemenkeu, dan Bappenas. Program ini untuk membuat belanja desa berkualitas sesuai dengan kompetensi masyarakat.
Yandri juga mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes). Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka.
Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.
"Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Enggak bisa Pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu," paparnya.
"Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenakalan remaja sekarang banyak di desa dan sebagainya," imbuh mantan anggota DPR itu.
(cip)
tulis komentar anda