Insiden Mapolres Ciracas, TNI-Polri Perlu Buat Terobosan Pembinaan dan Pengawasan Anggotanya
Minggu, 30 Agustus 2020 - 16:42 WIB
Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan kekerasan, perusakan dan pembakaran secara brutal dan tidak bertanggung jawab di Mapolres Ciracas dan sekitarnya apapun dasar dan alasannya. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR , Didik Mukrianto sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan kekerasan, perusakan dan pembakaran secara brutal dan tidak bertanggung jawab di Mapolres Ciraca s dan sekitarnya apapun dasar dan alasannya. Dalam negara hukum yang demokratis, seharusnya setiap permasalahan diselesaikan dengan cara-cara yang beradab.
“Apalagi ada keterlibatan anggota TNI, maka pengungkapan dan penanganan kasus ini harus dipastikan transparan dan akuntable berdasar hukum yang berlaku. Jangan sampai ada yang kebal dan tidak tersentuh hukum di negara ini, dengan harapan tidak akan terulang lagi dikemudian hari,” ujar Didik saat dihubungi SINDO Media, Minggu (30/8/2020). (
Didik mengusulkan sejumlah hal kepada institusi TNI dan Polri untuk mencegah terjadinya kembali insiden serupa yang bisa merugikan institusi, masyarakat dan negara. Pertama, memperkuat kembali kedisiplinan dan komitmen kelembagaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab para anggotanya; kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan basis reward and punishment yang terukur dan tegas.
Ketiga, sambung Didik, terus memperkuat koordinasi dan sinergi yang lebih utuh lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan keempat, tidak mentoleransi dan memberikan sanksi tegas atas setiap tindakan pelanggaran kedisiplinan, pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan.
“Kebersamaan, kebersatuan dan jiwa corsa Institusional memang sangat dibutuhkan, namun harus dipastikan untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, bukan disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang melanggara hukum dan merugikan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menambahkan, selain penegakan hukum yang transparan dan akuntable dalam menyelesaikan persoalan ini, TNI-Polri juga harus memastikan persoalan serupa tidak terulang kembali. (Baca juga: Komandan Puspom TNI: Jika Ada Anggota Terlibat Akan Diberi Sanksi Tegas )
“Ada bijaknya Panglima TNI dan Kapolri untuk membuat terobosan-terobosan bersama dan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pengawasan anggota yang lebih adaptif, konektif, integratif dan kolaboratif dalam melayani masyarakat dan negara,” pungkas Didik.
“Apalagi ada keterlibatan anggota TNI, maka pengungkapan dan penanganan kasus ini harus dipastikan transparan dan akuntable berdasar hukum yang berlaku. Jangan sampai ada yang kebal dan tidak tersentuh hukum di negara ini, dengan harapan tidak akan terulang lagi dikemudian hari,” ujar Didik saat dihubungi SINDO Media, Minggu (30/8/2020). (
Didik mengusulkan sejumlah hal kepada institusi TNI dan Polri untuk mencegah terjadinya kembali insiden serupa yang bisa merugikan institusi, masyarakat dan negara. Pertama, memperkuat kembali kedisiplinan dan komitmen kelembagaan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab para anggotanya; kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan basis reward and punishment yang terukur dan tegas.
Ketiga, sambung Didik, terus memperkuat koordinasi dan sinergi yang lebih utuh lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan keempat, tidak mentoleransi dan memberikan sanksi tegas atas setiap tindakan pelanggaran kedisiplinan, pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan.
“Kebersamaan, kebersatuan dan jiwa corsa Institusional memang sangat dibutuhkan, namun harus dipastikan untuk mendukung tugas dan tanggung jawabnya, bukan disalahgunakan untuk tindakan-tindakan yang melanggara hukum dan merugikan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini menambahkan, selain penegakan hukum yang transparan dan akuntable dalam menyelesaikan persoalan ini, TNI-Polri juga harus memastikan persoalan serupa tidak terulang kembali. (Baca juga: Komandan Puspom TNI: Jika Ada Anggota Terlibat Akan Diberi Sanksi Tegas )
“Ada bijaknya Panglima TNI dan Kapolri untuk membuat terobosan-terobosan bersama dan kebijakan terkait dengan pembinaan dan pengawasan anggota yang lebih adaptif, konektif, integratif dan kolaboratif dalam melayani masyarakat dan negara,” pungkas Didik.
(kri)
tulis komentar anda