Pilkada 2024, Anggota DPR Widya Pratiwi Harap Polri Netral dan Jaga Marwah Institusi
Selasa, 12 November 2024 - 07:39 WIB
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Jelang pemungutan suara, dinamika politik di daerah menjadi perhatian serius, khususnya mengenai integritas Polri .
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya Pilkada berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan politik praktis.
”Polri harus mampu menjamin dan memastikan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan tersangka yang terjadi di tingkat daerah, khususnya Maluku dalam masa tahapan pilkada adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement dan bebas dari kepentingan politik praktis," kata Widya saat Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Baca juga: Kapolri: Sentimen Negatif Soal Pilkada 2024 Tertinggi Kalsel, Jateng, DIY, dan Papsel
Menurut legislator Dapil Maluku itu, dalam praktiknya sering ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon dan memfasilitasi paslon lain.
"Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga menimbulkan konflik of interest dan berdampak pada kepercayaan masyrakat kepada institusi Polri," jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu membuat borderline kepada seluruh jajarannya di tingkat daerah. Hal itu agar Polri tetap berpegang pada netralitas dan profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang fair.
"Ini harus dipertegas di dalam forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di tingkat daerah agar tidak menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan politik pribadi dan mengorbankan marwah institusi," ungkapnya. Baca juga: Transaksi Judi Online Naik Drastis 237%, Kini Tersedia Deposit Nominal Kecil
Widya yakin netralitas dan profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tak mungkin dapat ditukar dengan tawaran politik ataupun kepentingan subjektif. "Saya seorang mantan Bhayangkari yang sudah bertahun-tahun berada di lingkungan Polri dalam mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga marwah institusi Polri," imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR Widya Pratiwi mengatakan, Polri harus mampu menjaga jalannya Pilkada berlangsung secara adil. Polri harus bebas dari kepentingan politik praktis.
”Polri harus mampu menjamin dan memastikan berbagai tindakan pemanggilan, pemeriksaan hingga penetapan tersangka yang terjadi di tingkat daerah, khususnya Maluku dalam masa tahapan pilkada adalah tindakan yang murni merupakan law enforcement dan bebas dari kepentingan politik praktis," kata Widya saat Rapat Kerja Komisi III DPR bersama Kapolri dan jajaran Kapolda se-Indonesia di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Baca juga: Kapolri: Sentimen Negatif Soal Pilkada 2024 Tertinggi Kalsel, Jateng, DIY, dan Papsel
Menurut legislator Dapil Maluku itu, dalam praktiknya sering ditemui hukum disalahgunakan menjadi alat untuk memberikan tekanan politik. Menekan salah satu paslon dan memfasilitasi paslon lain.
"Penyalahgunaan kewenangan semacam ini tentunya menjadi ekses buruk hingga menimbulkan konflik of interest dan berdampak pada kepercayaan masyrakat kepada institusi Polri," jelasnya.
Politikus PAN itu berharap Polri sebagai institusi negara mampu membuat borderline kepada seluruh jajarannya di tingkat daerah. Hal itu agar Polri tetap berpegang pada netralitas dan profesionalitas sehingga dapat menciptakan ruang demokrasi yang fair.
"Ini harus dipertegas di dalam forum ini. Sehingga menjadi warning untuk oknum Polri di tingkat daerah agar tidak menggunakan institusi sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan politik pribadi dan mengorbankan marwah institusi," ungkapnya. Baca juga: Transaksi Judi Online Naik Drastis 237%, Kini Tersedia Deposit Nominal Kecil
Widya yakin netralitas dan profesionalitas institusi Polri adalah kemewahan yang tak mungkin dapat ditukar dengan tawaran politik ataupun kepentingan subjektif. "Saya seorang mantan Bhayangkari yang sudah bertahun-tahun berada di lingkungan Polri dalam mendampingi suami saya. Untuk itulah, maka sudah menjadi tanggung jawab moril bagi saya untuk menjaga marwah institusi Polri," imbuhnya.
(poe)
Lihat Juga :