Kapolri: Perlu Upaya Extraordinary untuk Cegah Kebocoran Keuangan Negara

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merenspons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retreat. Salah satu hal yang menjadi fokus utamanya adalah mencegah kebocoran keuangan negara.

Sigit mengatakan perlu upaya ekstraordinary dalam mengatasi kebocoran keuangan negara. Menurut Sigit, Presiden Prabowo memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8%, agar Indonesia bisa segera lepas dari negara Middle Income Trap.

Perlu dilakukan beberapa langkah, salah satunya dengan mengatasi kebocoran dalam penerimaan dan penggunaan keuangan negara. Karena itu, Sigit menegaskan akan melakukan langkah-langkah yang ekstraordinary dengan melibatkan seluruh elemen, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.





“Dibutuhkan peran seluruh elemen bangsa untuk mengawal stabilitas ekonomi makro, khususnya kita terkait bagaimana mencegah kebocoran penerimaan, termasuk kebocoran dalam hal pengelolaan anggaran negara dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh semua kementerian termasuk tentunya Polri untuk mendorong peningkatan pendapatan negara," kata Sigit, Selasa (29/10/2024).

Sigit menegaskan, Polri akan mendukung penegakkan hukum, pendampingan untuk memastikan iklim invetasi aman. Potensi fraud yang dapat menyebabkan kebocoran baik pada berbagai sektor penerimaan atau pada penggunaan keuangan negara harus bisa segera ditertibkan.



Sigit juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk tindak pidana judi online dan tak segan-segan serta ragu menindak tegas para pelaku judi online. Termasuk melakukan asset tracing atau penelusuran aset yang diperoleh dari hasil perjudian.

Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya guna melakukan pemblokiran situs dan rekening yang terlibat dalam perjudian.

“Kemudian capital outflow yang keluar karena kejahatan tersebut, sehingga yang menikmati asing, yang menjadi korban rakyat kita, bangsa kita, ini betul-betul harus kita berantas, sehingga judol, pinjaman online, ilegal khususnya, penyelundupan, baik impor atau pun ekspor, narkoba, korupsi, dan segala macam aktivitas ilegal serta hal-hal yang berdampak kepada kebocoran penerimaandan juga kebocoran terkait dengan penggunaan anggaran," ucapnya.