BAHU Desa Digagas Perkuat Kemandirian Hukum dan Ekonomi Desa
Senin, 14 Oktober 2024 - 02:32 WIB
Advisor Bidang Hukum dan Kebijakan Publik SPU Program TEKAD, Muhammad Ja’far Shodiq saat menyosialisasikan program di Lombok. FOTO/IST
JAKARTA - Strategic Policy Unit (SPU) Program TEKAD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meluncurkan Program Bantuan Advokasi, Hukum, dan Usaha Desa (BAHU Desa). Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dalam menghadapi persoalan hukum sekaligus mendorong pengembangan usaha ekonomi lokal yang berkelanjutan.
"BAHU Desa akan menjadi motor penggerak kemandirian masyarakat desa, terutama dalam memberikan pemahaman dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga desa," kata Advisor Bidang Hukum dan Kebijakan Publik SPU Program TEKAD, Muhammad Ja’far Shodiq, Minggu (13/10/2024).
Shodiq menjelaskan, BAHU Desa berperan sebagai wadah untuk menyediakan akses layanan hukum dan edukasi terkait hak-hak warga desa. Program ini juga berupaya menyelesaikan sengketa dan masalah hukum di tingkat desa. "BAHU Desa merupakan lembaga bantuan hukum di level desa yang siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan advokasi hukum," tambahnya.
Meski saat ini sudah ada inisiatif seperti Jaga Desa, Bale Mediasi, dan Paralegal Desa, BAHU Desa hadir dengan pendekatan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan tantangan di setiap desa. "Para pendamping desa nantinya akan dibekali pengetahuan dan keterampilan hukum agar mampu memberikan advokasi yang lebih efektif bagi masyarakat," kata Shodiq.
"BAHU Desa akan menjadi motor penggerak kemandirian masyarakat desa, terutama dalam memberikan pemahaman dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga desa," kata Advisor Bidang Hukum dan Kebijakan Publik SPU Program TEKAD, Muhammad Ja’far Shodiq, Minggu (13/10/2024).
Shodiq menjelaskan, BAHU Desa berperan sebagai wadah untuk menyediakan akses layanan hukum dan edukasi terkait hak-hak warga desa. Program ini juga berupaya menyelesaikan sengketa dan masalah hukum di tingkat desa. "BAHU Desa merupakan lembaga bantuan hukum di level desa yang siap mendampingi masyarakat yang membutuhkan advokasi hukum," tambahnya.
Meski saat ini sudah ada inisiatif seperti Jaga Desa, Bale Mediasi, dan Paralegal Desa, BAHU Desa hadir dengan pendekatan yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan tantangan di setiap desa. "Para pendamping desa nantinya akan dibekali pengetahuan dan keterampilan hukum agar mampu memberikan advokasi yang lebih efektif bagi masyarakat," kata Shodiq.
Lihat Juga :