PDIP Diprediksi Masuk Pemerintahan Prabowo-Gibran, Rakyat Siap Jadi Oposisi
Sabtu, 12 Oktober 2024 - 07:01 WIB
PDIP diprediksi masuk koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tingkat kemungkinan PDIP masuk kabinet sudah mencapai 90 persen. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA - PDIP diprediksi masuk koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tingkat kemungkinan PDIP masuk kabinet Prabowo-Gibran sudah mencapai 90 persen.
"Prediksi saya tidak pernah berubah, PDIP masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau saya memprediksi sudah 80-90 persen akan masuk pemerintahan," ujar Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Jumat (11/10/2024).
Beberapa indikasi PDIP masuk pemerintahan yakni Puan Maharani yang akhirnya kembali dilantik menjadi Ketua DPR. Sebab, sebelumnya posisi Ketua DPR di tangan pemenang Pileg terancam bukan dari partai pemenang pemilu lewat wacana revisi UU MD3.
Indikasi lainnya yaitu nama-nama menteri yang tersebar di kalangan masyarakat. Nama-nama menteri itu termasuk sosok-sosok yang berada dalam partai atau yang terafiliasi dengan PDIP.
"Kemudian, PDIP tidak menolak atau membantah. Jadi saya sih melihat hampir pasti PDIP masuk pemerintahan (Prabowo-Gibran)," katanya.
Jika PDIP akhirnya masuk pemerintahan Prabowo-Gibran, maka tidak ada partai yang berada dalam oposisi. Kondisi ini memaksa rakyat yang menjadi oposisi sesungguhnya.
"Idealnya memang harus ada oposisi, harus ada check and balances agar ada partai yang mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Ujang.
"Apakah akan baik-baik saja ya kita lihat ke depan. Ini kan uji coba dalam berdemokrasi, tantangan dalam berdemokrasi tidak ada oposisi. Kalau tidak ada oposisi biasanya oposannya, pihak oposisinya dari rakyat, biasanya seperti itu," tambahnya.
"Prediksi saya tidak pernah berubah, PDIP masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalau saya memprediksi sudah 80-90 persen akan masuk pemerintahan," ujar Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Jumat (11/10/2024).
Beberapa indikasi PDIP masuk pemerintahan yakni Puan Maharani yang akhirnya kembali dilantik menjadi Ketua DPR. Sebab, sebelumnya posisi Ketua DPR di tangan pemenang Pileg terancam bukan dari partai pemenang pemilu lewat wacana revisi UU MD3.
Indikasi lainnya yaitu nama-nama menteri yang tersebar di kalangan masyarakat. Nama-nama menteri itu termasuk sosok-sosok yang berada dalam partai atau yang terafiliasi dengan PDIP.
"Kemudian, PDIP tidak menolak atau membantah. Jadi saya sih melihat hampir pasti PDIP masuk pemerintahan (Prabowo-Gibran)," katanya.
Jika PDIP akhirnya masuk pemerintahan Prabowo-Gibran, maka tidak ada partai yang berada dalam oposisi. Kondisi ini memaksa rakyat yang menjadi oposisi sesungguhnya.
"Idealnya memang harus ada oposisi, harus ada check and balances agar ada partai yang mengawasi jalannya pemerintahan," ujar Ujang.
"Apakah akan baik-baik saja ya kita lihat ke depan. Ini kan uji coba dalam berdemokrasi, tantangan dalam berdemokrasi tidak ada oposisi. Kalau tidak ada oposisi biasanya oposannya, pihak oposisinya dari rakyat, biasanya seperti itu," tambahnya.
(jon)
tulis komentar anda