Penilaian 10 Tahun Kinerja Jokowi, LSI Denny JA: 3 Rapor Biru, 1 Rapor Merah
Kamis, 10 Oktober 2024 - 19:58 WIB
Namun, lanjutnya, prioritas tinggi pada infrastruktur dan ekonomi ini mengorbankan beberapa aspek lainnya, seperti isu lingkungan hidup dan politik oposisi, yang berperan dalam penurunan skor Indeks demokrasi. Dia menjelaskan komitmen yang kuat pada stabilitas dan penegakan hukum merupakan alasan kedua.
Menurutnya, selama 10 tahun, Jokowi juga fokus pada stabilitas politik dan penegakan hukum sebagai pilar utama. Komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, namun punya risiko mengorbankan aspek demokrasi.
Mulai dari Indeks Demokrasi, dalam upaya menjaga stabilitas, manuver politik aktor pemerintahan membuat DPR dan partai politik tak lagi mampu menjadi suara pengimbang kebijakan presiden.
"Manuver ini meredam demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi aspirasi publik dan kritik konstruktif. Memang manuver politik tersebut menjaga kestabilan pemerintahan, namun memberi nilai negatif pada Indeks Demokrasi," kata Denny.
Selanjutnya, Indeks Korupsi (Netral) karena meskipun ada upaya penegakan hukum, tapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum signifikan. Kebijakan reformasi birokrasi yang lambat dan pemberantasan korupsi yang inkonsisten menghasilkan rapor netral di Indeks Korupsi. “Kelemahan ini menghalangi peningkatan signifikan di sektor tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucapnya.
Kemudian, Indeks Kebahagiaan (Netral). Stabilitas keamanan memang terjaga, tetapi menurunnya indeks demokrasi memengaruhi kepuasan hidup masyarakat. Pada akhirnya ini berkontribusi pada skor kebahagiaan yang stagnan. “Meski stabilitas ekonomi dan sosial meningkat, kebahagiaan publik tidak bergerak naik karena menurunnya indeks demokrasi," ungkapnya.
Alasan ketiga, kata Denny, pertumbuhan inklusif yang belum maksimal. Meski ada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan beberapa capaian sosial, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. "Tantangan ini berdampak pada capaian yang relatif stagnan di beberapa indeks sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia (netral), Indeks Kebahagiaan (netral), Indeks Korupsi (netral)," jelasnya.
Dia menyimpulkan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan yang signifikan di sektor ekonomi dan sosial. Namun, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang sepenuhnya demokratis dan inklusif masih terasa.
"Pencapaian 3 rapor biru, 1 rapor merah, dan 3 rapor netral ini menunjukkan keberhasilan Jokowi dalam menumbuhkan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menyoroti perlunya peningkatan dalam demokrasi, kebahagiaan publik, dan reformasi tata kelola yang lebih efektif dan adil," terangnya.
"Dengan catatan kritis itu, 10 tahun Jokowi tetap bisa dianggap berhasil karena lebih banyak menghasilkan rapor biru," pungkas Denny.
Menurutnya, selama 10 tahun, Jokowi juga fokus pada stabilitas politik dan penegakan hukum sebagai pilar utama. Komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional, namun punya risiko mengorbankan aspek demokrasi.
Mulai dari Indeks Demokrasi, dalam upaya menjaga stabilitas, manuver politik aktor pemerintahan membuat DPR dan partai politik tak lagi mampu menjadi suara pengimbang kebijakan presiden.
"Manuver ini meredam demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi aspirasi publik dan kritik konstruktif. Memang manuver politik tersebut menjaga kestabilan pemerintahan, namun memberi nilai negatif pada Indeks Demokrasi," kata Denny.
Selanjutnya, Indeks Korupsi (Netral) karena meskipun ada upaya penegakan hukum, tapi pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum signifikan. Kebijakan reformasi birokrasi yang lambat dan pemberantasan korupsi yang inkonsisten menghasilkan rapor netral di Indeks Korupsi. “Kelemahan ini menghalangi peningkatan signifikan di sektor tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan," ucapnya.
Kemudian, Indeks Kebahagiaan (Netral). Stabilitas keamanan memang terjaga, tetapi menurunnya indeks demokrasi memengaruhi kepuasan hidup masyarakat. Pada akhirnya ini berkontribusi pada skor kebahagiaan yang stagnan. “Meski stabilitas ekonomi dan sosial meningkat, kebahagiaan publik tidak bergerak naik karena menurunnya indeks demokrasi," ungkapnya.
Alasan ketiga, kata Denny, pertumbuhan inklusif yang belum maksimal. Meski ada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan beberapa capaian sosial, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. "Tantangan ini berdampak pada capaian yang relatif stagnan di beberapa indeks sosial, seperti Indeks Pembangunan Manusia (netral), Indeks Kebahagiaan (netral), Indeks Korupsi (netral)," jelasnya.
Dia menyimpulkan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan yang signifikan di sektor ekonomi dan sosial. Namun, tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang sepenuhnya demokratis dan inklusif masih terasa.
"Pencapaian 3 rapor biru, 1 rapor merah, dan 3 rapor netral ini menunjukkan keberhasilan Jokowi dalam menumbuhkan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menyoroti perlunya peningkatan dalam demokrasi, kebahagiaan publik, dan reformasi tata kelola yang lebih efektif dan adil," terangnya.
"Dengan catatan kritis itu, 10 tahun Jokowi tetap bisa dianggap berhasil karena lebih banyak menghasilkan rapor biru," pungkas Denny.
tulis komentar anda