Jokowi: Dialog Satu-satunya Jalan Selesaikan Konflik di Palestina
Sabtu, 05 Oktober 2024 - 13:14 WIB
Bahwa “Israel mencari perdamaian…” Bahwa “Israel mendambakan perdamaian…” Benarkah? Bagaimana kita bisa mempercayai pernyataan itu? Kemarin, ketika dia berada di sini, Israel melakukan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut. PM Netanyahu ingin perang terus berlanjut… Kita harus menghentikannya… Saya ulangi kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara.
Presiden,
Mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara. Ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat kita lakukan sekarang, untuk memberi Palestina kedudukan yang sama di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka. Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang. Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak.
Pengakuan Palestina hari ini adalah sebuah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil dan manusiawi di masa depan. Sekali lagi, Indonesia mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk bertindak nyata, untuk segera menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dan untuk mengakhiri impunitas Israel. Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat.
Rekan-rekan,
Ke mana pun Indonesia pergi, kita membawa suara-suara dari Dunia Selatan. Indonesia memulai komitmen ini pada tahun 1955 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indonesia. Semangat Bandung tentang kesetaraan, kerja sama dan solidaritas akan selalu hidup untuk menginspirasi Dunia Selatan untuk mendapatkan hak-hak mereka termasuk hak mereka untuk pembangunan. Itulah semangat yang kita butuhkan, jika kita ingin memiliki kepemimpinan global di mana kebajikan moral menjadi kompas bisnis kita.
Jangan mengubur Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional di bawah reruntuhan standar ganda, defisit kepercayaan dan permainan zero-sum. Bapak Presiden, Yang Mulia… Dalam menghadapi tantangan global ini, Indonesia terus menjadi bagian dari solusi. Dengan mewujudkan komitmen ini, kepemimpinan Indonesia pada tahun 2022 berhasil mencegah G20 runtuh meskipun terjadi perpecahan geopolitik yang mendalam. Selama pandemi global, kami memimpin pembentukan Dana Pandemi dan menjadi ketua bersama Kelompok Keterlibatan COVAX AMC untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin dan sumber daya keuangan dan menjaga keamanan kesehatan untuk semua terutama bagi negara-negara berkembang.
Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia terus menyerukan kemitraan inklusif dalam menangani masalah hak asasi manusia global. Dan di tengah persaingan regional, Indonesia memelopori Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sebagai kerangka kerja untuk kerja sama yang konkret dan inklusif, untuk merangkul bukan untuk membelenggu. Kami telah menunjukkan bahwa kepemimpinan global tidak akan pernah dicapai melalui dominasi kekuatan dan rasa takut. Kepemimpinan global seharusnya tentang memandu tindakan kolektif dengan mendengarkan, memberdayakan kolaborasi, dan menanamkan harapan. Inilah yang saya katakan "Kepemimpinan… tanpa hegemoni."
Bapak Presiden, Yang Mulia…
Untuk mencapai visi ini, kita harus fokus pada tiga prioritas utama: Pertama, memajukan perdamaian melalui kepemimpinan yang inklusif. Sistem multilateral harus direformasi. DK PBB harus menjadi ruang inklusif untuk perdamaian, tempat berbagai suara dapat didengar dan keputusan tepat waktu dapat diambil demi kebaikan bersama kita. Tanpa perdamaian, upaya kita untuk mencapai tujuan global seperti SDGs akan tetap menjadi mimpi tanpa kenyataan.
Presiden,
Mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara. Ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat kita lakukan sekarang, untuk memberi Palestina kedudukan yang sama di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka. Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang. Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak.
Pengakuan Palestina hari ini adalah sebuah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil dan manusiawi di masa depan. Sekali lagi, Indonesia mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk bertindak nyata, untuk segera menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dan untuk mengakhiri impunitas Israel. Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat.
Rekan-rekan,
Ke mana pun Indonesia pergi, kita membawa suara-suara dari Dunia Selatan. Indonesia memulai komitmen ini pada tahun 1955 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, Indonesia. Semangat Bandung tentang kesetaraan, kerja sama dan solidaritas akan selalu hidup untuk menginspirasi Dunia Selatan untuk mendapatkan hak-hak mereka termasuk hak mereka untuk pembangunan. Itulah semangat yang kita butuhkan, jika kita ingin memiliki kepemimpinan global di mana kebajikan moral menjadi kompas bisnis kita.
Jangan mengubur Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional di bawah reruntuhan standar ganda, defisit kepercayaan dan permainan zero-sum. Bapak Presiden, Yang Mulia… Dalam menghadapi tantangan global ini, Indonesia terus menjadi bagian dari solusi. Dengan mewujudkan komitmen ini, kepemimpinan Indonesia pada tahun 2022 berhasil mencegah G20 runtuh meskipun terjadi perpecahan geopolitik yang mendalam. Selama pandemi global, kami memimpin pembentukan Dana Pandemi dan menjadi ketua bersama Kelompok Keterlibatan COVAX AMC untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin dan sumber daya keuangan dan menjaga keamanan kesehatan untuk semua terutama bagi negara-negara berkembang.
Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia, Indonesia terus menyerukan kemitraan inklusif dalam menangani masalah hak asasi manusia global. Dan di tengah persaingan regional, Indonesia memelopori Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sebagai kerangka kerja untuk kerja sama yang konkret dan inklusif, untuk merangkul bukan untuk membelenggu. Kami telah menunjukkan bahwa kepemimpinan global tidak akan pernah dicapai melalui dominasi kekuatan dan rasa takut. Kepemimpinan global seharusnya tentang memandu tindakan kolektif dengan mendengarkan, memberdayakan kolaborasi, dan menanamkan harapan. Inilah yang saya katakan "Kepemimpinan… tanpa hegemoni."
Bapak Presiden, Yang Mulia…
Untuk mencapai visi ini, kita harus fokus pada tiga prioritas utama: Pertama, memajukan perdamaian melalui kepemimpinan yang inklusif. Sistem multilateral harus direformasi. DK PBB harus menjadi ruang inklusif untuk perdamaian, tempat berbagai suara dapat didengar dan keputusan tepat waktu dapat diambil demi kebaikan bersama kita. Tanpa perdamaian, upaya kita untuk mencapai tujuan global seperti SDGs akan tetap menjadi mimpi tanpa kenyataan.
tulis komentar anda